Buletin GUYUB

Pak Harto dalam Kebenaran

2006-05-24T16:28:00.001+07:00

Ignas Kleden

Saat ini, ketika mantan Presiden Soeharto diberitakan menderita beberapa penyakit yang cukup berat, muncul kembali perdebatan perlu-tidaknya beliau diadili.

Dalam perdebatan ini, ada baiknya dibedakan dua perkara yang erat hubungannya, tetapi berbeda sifatnya, yaitu mengadili dan memaafkan Pak Harto.

Siti Hediyati Hariyadi, putri Soeharto, pada Sabtu (20/5) di Desa Tanjung, Muntilan, menyatakan permohonan maaf atas nama mantan Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segala kekurangan dan kesalahan selama masa pemerintahannya yang lebih dari 30 tahun. Permintaan maaf bisa dilakukan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan karena orang dapat juga meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Pengendara sepeda motor yang menyenggol anak kecil yang mendadak berlari melintasi jalan raya akan meminta maaf sekalipun dia tidak sengaja menyenggol anak itu.

Masalah hukum dan politik

Persoalan yang kini dihadapi bangsa Indonesia ialah apakah bekas Presiden ini melakukan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta apakah kesalahan-kesalahan itu melanggar batas wewenang kekuasaannya, merugikan orang banyak dan menguntungkan diri sendiri dan orang-orang dekatnya, bertentangan dengan HAM dan melanggar konstitusi, atau mengakibatkan kekerasan politik yang menimbulkan penderitaan pada orang-orang yang tak seharusnya menderita akibat kekerasan politik itu dan yang seharusnya dilindungi oleh kekuasaan politik yang ada padanya. Atau sebaliknya, dugaan dan tuduhan orang banyak selama ini tidak terbukti sama sekali atau hanya terbukti sebagian. Mengapa kesalahan atau tidak bersalahnya mantan Presiden itu harus dibuka di pengadilan?

Dalam masalah hukum dan masalah politik seorang pemimpin dapat dimaafkan, tetapi lebih dulu harus jelas apakah ada kesalahan-kesalahan besar yang sudah dilakukannya atas cara yang melanggar hukum, dan jika ada, kesalahan-kesalahan mana saja yang dapat dimaafkan. Secara politik dan secara hukum kita tak mungkin memberi maaf kepada seseorang yang belum jelas melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan sama sekali.

Untuk memakai analogi, Presiden Republik Indonesia dapat memberi grasi atau menolak grasi. Namun, grasi hanya diberikan kepada seseorang yang oleh pengadilan telah ditetapkan melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum. Grasi tidak mungkin diberikan kepada seseorang yang tidak jelas melakukan kesalahan atau barangkali tidak bersalah sama sekali.

Selain itu, dalam budaya politik Indonesia, rupanya kita harus berani memperhadapkan perasaan kasihan dan perasaan tega di satu pihak (sebagai sifat-sifat psikologis) dan perasaan adil dan tidak adil (sebagai sifat-sifat moral) di pihak lain. Pilihan negara hukum adalah memenangkan sifat-sifat moral itu di atas sifat-sifat yang semata-mata psikologis, yang akhirnya hanya terbawa oleh kecenderungan like and dislike dalam kebudayaan.

Preseden tentang keadaan itu bukannya tidak ada. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah dihukum dengan tahanan rumah tanpa suatu pengadilan (cermin perasaan tega), dan kini Presiden kedua hendak dimaafkan begitu saja juga tanpa pengadilan (cermin perasaan kasihan). Dalam dua keadaan itu kita berlaku tidak adil karena yang seorang dihukum tanpa pengadilan, dan yang lain hendak diampuni tanpa pengadilan. Perlakuan yang diberikan kepada keduanya tidak didasarkan pada pertimbangan moral melalui hukum dan pengadilan, tetapi semata-mata berdasarkan perasaan dan sifat-sifat psikologis, yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Kebiasaan menghukum seseorang atau sekelompok orang tanpa pengadilan, lalu membebaskan mereka juga tanpa pengadilan merupakan praktik buruk yang tidak membantu penegakan negara hukum, bahkan memperkuat kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekuasaan bisa sewenang-wenang menghukum, kemudian sewenang-wenang mengampuni, tanpa ada alasan jelas apakah seseorang layak dihukum karena melakukan pelanggaran hukum, atau apakah dia layak diampuni.

Kecenderungan ini selalu merupakan godaan besar untuk pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, dan pengadilan harus dapat berperan sebagai rem yang mengekang kecenderungan kepada kesewenang-wenangan seperti itu. Soekarno telah menghukum lawan-lawan politiknya, seperti Mochtar Lubis dengan kawan-kawannya, dalam penjara Madiun tanpa pengadilan dan pemerintahan Soeharto membebaskan mereka tanpa pengadilan. Seterusnya rezim Soeharto menghukum Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawannya dengan pembuangan di Pulau Buru tanpa pengadilan, kemudian membebaskan mereka tanpa pengadilan.

Ketidakadilan

Jika Pak Harto dimaafkan begitu saja tanpa pengadilan menurut hukum yang berlaku, suatu ketidakadilan akan terjadi dan akan menimbulkan dendam sejarah yang berlarut-larut. Seandainya ada orang- orang yang menderita kerugian besar dan ketidakadilan oleh kekerasan politik Presiden Soeharto selama beliau berkuasa, bagaimana perasaan mereka dapat dipulihkan jika sebab musabab dari kerugian atau penderitaan mereka sama sekali tidak pernah diungkapkan dalam suatu pengadilan (sekalipun kompensasi terhadap kerugian mereka tidak selalu dapat dilakukan)?

Sebaliknya, jika dugaan bahkan tuduhan mengenai kekerasan politik itu tidak terbukti di pengadilan, dengan itu nama baik Soeharto dapat direhabilitasikan secara publik dan dengan demikian diakhiri segala purbasangka yang selama ini beredar dalam gosip politik di Indonesia.

Karena itu, mengabaikan pengadilan untuk Pak Harto, secara apriori berarti melakukan ketidakadilan terhadap dua pihak. Ketidakadilan terhadap orang-orang yang mungkin menderita akibat penggunaan (dan penyalahgunaan) kekuasaan Pak Harto (jika hal itu terbukti), sekaligus ketidakadilan terhadap Pak Harto sendiri (jika dugaan mengenai pelanggaran yang dilakukannya justru tidak terbukti).

Kepentingan rakyat

Usul yang hendak diajukan dan dibela dalam tulisan ini adalah pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto sebaiknya dilaksanakan demi kepentingan rakyat Indonesia dan demi kepentingan Pak Harto sendiri. Bagaimana hal ini dilakukan, terserah para pejabat lembaga-lembaga pengadilan dan ahli-ahli hukum kita. Sejauh ini Jaksa Agung menunjukkan usaha yang layak didukung untuk mendapatkan suatu bentuk pengadilan yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia dan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto.

Pengadilan Pak Harto tidak akan mengurangi rasa hormat rakyat Indonesia terhadap bekas pemimpin nasionalnya. Apalagi jika pengadilan telah menetapkan apa yang bisa dianggap kesalahan dan pelanggaran dan dalam hal apa Pak Harto ternyata tidak bersalah. Menghormati seorang pemimpin politik tidak berarti memperlakukannya sebagai seorang santo, tetapi menerima segala apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan, sebagai lessons learned bagi pemimpin nasional di masa datang dan bagi rakyat Indonesia.

Politik Indonesia akan menjadi maju jika ditegakkan di atas landasan sejarah politik yang tidak ditutup-tutupi sehingga menghadirkan kebenaran tentang manusia yang dapat dipelajari orang lain. Amicus Plato sed magis amicus veritas (Plato sahabatku, tetapi saya lebih bersahabat dengan kebenaran), begitu konon ucapan Aristoteles tentang guru dan pendahulunya itu. Kita akan selalu menghormati para pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, tetapi jauh lebih dewasa dan bermartabat jika kita dapat menghormati mereka dalam kebenaran.

Ignas Kleden Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta

Martabat Nasional dan Globalisasi

2006-05-24T16:28:00.000+07:00

Siswono Yudo Husodo

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini hampir bersamaan waktunya dengan ulang tahun sewindu reformasi. Proses reformasi telah menghasilkan banyak kemajuan, utamanya di bidang politik. Demokratisasi yang sangat maju telah membuat Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sayangnya di bidang ekonomi belum terlihat isyarat yang cukup meyakinkan bagi kebangkitan ekonomi nasional. Malahan pendapatan riil rakyat terus menurun, tingkat pengangguran meninggi, pertumbuhan ekonomi masih rendah.

Banyak kalangan merasa galau melihat pujian untuk kemajuan demokrasi yang dialamatkan negara-negara barat ke Indonesia, tetapi arus modal dan investasi jangka panjang (foreign direct investment/FDI) diarahkan barat ke China dan Vietnam. Amat sedikit yang mampir ke Indonesia, itu pun mayoritasnya masuk ke portfolio investment yang berjangka pendek.

Sungguh kita amat tertinggal untuk memetik manfaat proses globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung ini. Sesuatu yang terasa ironis bagi kita yang memiliki potensi amat besar dan mengingat setiap pemerintahan telah berusaha untuk mengundang investor dari luar negeri dan bersikap teramat ramah kepada pihak asing. Tanpa bermaksud antiasing, banyak pihak yang makin terusik menyaksikan kebijakan-kebijakan ekonomi negara kita yang cenderung bersandar pada kekuatan asing.

Mengobral aset ekonomi

Mahathir Mohamad, mantan PM Malaysia, dalam sebuah forum di Jakarta beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa modal asing merupakan andalan dalam pembangunan Malaysia di fase awal, tetapi makin lama masyarakatnya yang menjadi semakin sejahtera tampil sebagai kontributor utama pendanaan pembangunan negara.

Indonesia menghapus begitu banyak sektor dari daftar negatif investasi untuk investor asing tanpa memperkuat pengusaha lokal, mengobral aset ekonomi amat prospektif dengan harga amat murah, serta membiarkan berbagai kebijakan ekonomi ikut diatur konsultan asing yang ditempatkan di berbagai instansi pemerintah selama bertahun-tahun. Sementara itu, sektor riil tidak berkembang, pengusaha Indonesia tidak tumbuh apalagi berkembang karena mahal dan seretnya kredit. Ironisnya kitalah yang membayar mereka dengan utang luar negeri dan aneka bantuan program yang mereka berikan.

Dalam pengamatan saya, kebijakan ekonomi Indonesia lebih terbuka daripada China dan Vietnam. Kedua negara itu berusaha sungguh-sungguh agar mayoritas kegiatan ekonomi dikuasai warga negaranya sendiri, di samping menghindari intervensi asing dalam kebijakan ekonomi negaranya.

Keterlibatan asing yang terlalu jauh dalam perekonomian nasional baru menyentak kita ketika John Perkins menguraikan dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man, menjelaskan peranannya sebagai agen perusak ekonomi yang beroperasi di Indonesia untuk menjadikan perekonomiannya tergantung dan dikuasai asing dengan berkedok sebagai konsultan pemerintah. Lebih mengejutkan lagi karena dikatakannya, ada konspirasi melibatkan lembaga-lembaga internasional yang selama ini kita percayai akan membantu kita keluar dari krisis.

Selain oleh pemerintah negaranya, agen-agen perusak ekonomi juga kerap digunakan oleh kekuatan kapitalisme global (MNC). Kerusakan yang diarahkan oleh para agen perusak ekonomi tidak main-main karena telah membuat negeri kita terlilit utang, rakyatnya miskin, semakin tergantung pada impor dan menjauhkan kita dari cita-cita untuk menjadi bangsa modern yang mandiri.

Menikmati jadi klien

Dalam semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, saya ingin mengajak kita semua sebagai bangsa untuk berkontemplasi menyikapi persoalan ini.

Letak geografis, kekayaan alam, dan potensi pasar amat besar negara kita amatlah memikat untuk dikuasai bangsa-bangsa lain, secara langsung melalui penjajahan seperti di masa lalu, maupun secara tidak langsung di era modern ini.

Dunia penuh dengan "siasat-menyiasati" dan dalam era globalisasi ini upaya menyiasati bangsa yang lengah muncul dengan metode yang semakin canggih.

Dalam mengambil manfaat dari globalisasi, diperlukan mentalitas baru dan reorientasi kebijakan pengelolaan negara demi meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Kebangkitan ekonomi nasional mensyaratkan keberanian untuk melakukan perubahan fundamental dalam orientasi dan sikap mental kita terhadap pengelolaan ekonomi bangsa. Kelambanan perkembangan ekonomi kita selama ini merupakan buah dari sikap kita yang inferior.

Prof Dr Ir Frans Mardi Hartanto dari ITB dalam makalahnya menyatakan bahwa bangsa kita, sebagaimana banyak bangsa yang pernah lama dijajah cenderung, memiliki mentalitas inferior terhadap orang asing yang lebih maju (Barat). Akibatnya pola interaksi yang berlangsung berkecenderungan menjadi hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang bersifat tidak setara, di mana ada pihak yang merasa perlu dilindungi oleh pihak yang lain. Pihak yang merasa perlu dilindungi adalah "Klien", sedang yang melindungi adalah "Patron"-nya.

Hubungan ini tidak selalu bersifat eksploitatif, tetapi mudah sekali berkembang ke arah itu.

Dalam tataran hubungan antarnegara, negara "patron" cenderung mendikte dan menggurui negara "klien". Bila membantu negara "klien", negara "patron" merasa dirinya sebagai donor yang dermawan.

Globalisasi menjadi masalah besar bila hubungan antarnegara masih bersifat Patron-Klien yang tidak setara karena globalisasi menjadi media eksploitasi. Celakanya, bukti empiris menunjukkan bahwa beberapa negara "klien" justru menikmati kedudukannya sebagai pihak yang perlu "dibantu". Mampu membayar kembali hutang dan bantuan berikut segala kewajiban lainnya dianggap prestasi oleh negara "klien" sehingga berutang terus-menerus dalam jumlah yang makin besar bukan merupakan aib, tetapi justru dianggap sebagai keberhasilan.

Begitu juga dengan kecenderungan memberi konsesi aneka pertambangan pada asing. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan globalisasi bukan semata-mata kesalahan keinginan mendominasi dari negara patron, tetapi kesalahan terbesar justru ada pada negara "klien" yang menikmati "ketergantungannya".

Negara "patron" tidak dapat dicegah menggunakan kelebihannya untuk mencari manfaat dari negara "klien", tetapi negara "klien" dapat bangkit dari keterpurukannya dengan membongkar belenggu hubungan Patron-Klien ini dengan membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan melepaskan ketergantungan pada negara "patron".

Inilah yang dilakukan oleh negara-negara yang sukses, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang sekarang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara Barat. Menangnya Hamas di pemilu legislatif Palestina, Ahmadinejad di pemilu presiden Iran, nasionalisasi aset migas Bolivia di bawah Evo Morales, dan aset migas Venezuela di bawah Hugo Chavez menunjukkan meningkatnya protes masyarakat dunia terhadap kondisi "Patron-Klien" dalam hubungan antarnegara.

Inferioritas kita sebagai bangsa telah membuat para agen perusak ekonomi bergerak leluasa. Ketidakpercayaan diri telah menciptakan situasi yang miskin wawasan, inisiatif dan inovasi dalam merancang pembangunan ekonomi. Kekosongan inilah yang diisi oleh kepentingan MNC dan pemerintah asing melalui agen-agen perusak ekonomi.

Kecerdikan mengelola peluang

Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan pada hari kelahiran gerakan Boedi Oetomo, sebuah gerakan untuk memajukan akal budi (pendidikan) rakyat.

Apabila kita sungguh menghargai makna Hari Kebangkitan Nasional, selayaknya bila kita tidak menyerah pada fakta bahwa di dunia yang penuh dengan persaingan ini, banyak pihak ingin menyiasati kita. Yang harus kita lakukan adalah membuat diri kita tidak bisa diakali oleh konspirasi asing.

Kita perlu memiliki ketahanan nasional yang tangguh, yang mampu menentukan sendiri cara, kontrol, skema, waktu, dan jenis keterbukaan kita pada dunia, serta menggunakan setiap peluang berinteraksi dengan dunia sebagai kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Era globalisasi perlu dihadapi dengan semangat nasionalisme yang sama kuatnya seperti saat negara-negara lemah melawan penjajahan zaman dulu.

Nasionalisme era sekarang perlu diwujudkan dalam kecerdikan mengelola peluang yang timbul dari globalisasi, dengan semangat meningkatkan kesejahteraan rakyat, harkat dan martabatnya. Globalisasi telah mengantarkan dunia ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi, budaya, dan peradaban.

Tinggi rendahnya harkat, derajat, dan martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat kesejahteraan, budaya, dan peradabannya.

Semoga suasana memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dapat menggugah kita untuk hidup sebagai bangsa yang bermartabat di era globalisasi ini.

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila

2006-05-24T15:46:00.000+07:00

JESUS MELAWAN PENJAJAHAN

AWAL KATA
Sebagian besar ahli ilmu sosial, teologi, politik dan para cendekiawan sepakat bahwa penjajahan merupakan penyebab utama kesengsaraan, yang menimpa dunia kita sekarang ini. Tahun 1968, dalam pertemuannya di Medellin para uskup Amerika Selatan menimpakan kesalahan ini pada penjajahan internasional, yang menyebabkan ketergantungan dunia ketiga dalam banyak hal. Bagi banyak orang penjajahan merupakan tindak kejahatan. Penjajahan merupakan suatu sistim yang demikian melumpuhkan, demikian mengasingkan orang sehingga setiap usaha pembangunan harus lebih dahulu dimulai dengan membabat penjajahan itu. Jesus tidak asing dengan kejahatan itu. Dengan menyimak sikap Jesus terhadap penjajahan diharapkan akan muncul lagi gerakan anti penjajahan jaman modern dalam segala bentuknya. Apakah agama kristiani, yang lahir dari gerakan Jesus menentang penjajahan, masih dapat menjadi Kabar Gembira bagi masyarakat yang tertindas di jaman ini ?

1. PENJAJAHAN DAN CARA KERJANYA
Penjajahan merupakan suatu bentuk penindasan oleh suatu negara atau masyarakat terhadap negara atau masyarakat yang lain. Penjajahan adalah suatu tatanan yang rumit, bukan sekedar sekumpulan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan.

1.1. Pemerasan
Pemerasan adalah tujuan utama penjajahan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengadakan "pertukaran yang tak seimbang".
Pertama, perampasan kekayaan sumber alam suatu negara tanpa mempersoalkan siapakah sebenarnya yang memiliki sumber alam itu, serta tanpa memberikan imbalan yang memadai. Tindakan ini kerap kali dilakukan dengan kekerasan, penyerbuan sehingga akhirnya negeri dan penduduknya diperbudak. Inilah ciri pokok penjajahan jaman lampau.
Kedua, jika dalam "pertukaran" itu negeri-penjajah menawarkan ganti rugi, maka ganti rugi itu tetap tak seimbang dan rakyat negeri-terjajah tetap tertipu. Mereka biasanya menawarkan barang atau hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan rakyat kecil, tetapi hanya demi kebutuhan sekelompok penguasa, misalkan mobil mewah, pusat tenaga nuklir dan sebagainya.
Ketiga, mungkin negeri - penjajah memberikan ganti rugi yang mempunyai nilai tertentu dan yang kurang lebih sebanding harganya. Namun ganti rugi itu akan membawa akibat terbalik. Misalkan sebagai pembayar hasil pertanian disodorkan persenjataan modern atau teknologi yang canggih. Nampaknya hal itu dapat untuk memajukan negara miskin, namun karena negeri-terjajah sendiri belum siap, maka negeri itu akan semakin tergantung pada negeri-penjajah. Hal ini akan membawa akibat di bidang non-ekonomi: militer, kebudayaan, penelitian, komunikasi dan politik. Maka jurang pemisah antara rakyat dan kelompok elite makin dalam dan lebar.
Secara psikologis sikap tergantung pada luar negeri makin subur dalam masyarakat. Di jaman modern ini penjajahan dilakukan secara cermat dan halus. Misalkan dengan pengalihan teknologi yang nampaknya turut mengembangkan suatu negeri tertentu; namun negeri itu tetap tidak akan pernah menghasilkan barang jadi, melainkan hanya barang setengah jadi atau komponen kecil (sayap kapal terbang, body mobil). Komponen pokok tetap dibuat negeri maju. Atau dengan cara menanam modal di negeri miskin sebab upah buruh lebih rendah daripada di negeri-penjajah, sedangkan penjualannya hampir sama. Dengan demikian negeri penjajah makin untung. Selain itu pasarnya juga makin terjamin sebab barang-barang itu ditawarkan sebagai barang buatan dalam negeri.

1.2. Penyusupan
Penyusupan merupakan sistim yang menyebabkan negeri-penjajah memperoleh "cengkeraman kuat" di negara miskin dengan cara membangun "pangkalan" atau pusat kemajuan". Maksudnya: negeri - penjajah akan membantu pemerintah terjajah untuk mengembangkan pusat negeri itu (ibukota) menjadi kota yang mirip dengan kota-kota di dunia pertama. Maka akan segera nampak gedung-gedung pencakar langit di tengah gubuk-gubuk rakyat jelata, mobil-mobil mewah berseliweran di antara penduduk yang kelaparan, jalan-jalan mulus memotong lorong-lorong becek di perkampungan yang kumuh. Negeri-penjajah membuat kepentingan elite yang berkuasa terikat erat dengan kepentingan penjajah. Karena kepen-tingan mereka yang sama maka kelangsungan penjajahan terjamin. Maka tak mengherankan kalau terdapat sejumlah orang dari negara miskin yang masuk dalam kelompok orang terkaya di dunia.
Banyak perang kemerdekaan dilakukan bukan demi kepentingan negara dan rakyat kecil, tetapi sekedar untuk menjamin kepentingan kelompok elite itu. Dan setelah kemerdekaan, "para pemimpin rakyat" melaksanakan pembangunan: ekonomi, sosial dan sebagainya, yang disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri, bukan kebutuhan rakyat. Bahkan penjajah kini menyediakan bea siswa untuk orang-orang pandai dari bekas jajahan. Mereka ini : atau tidak pulang sebab di negeri asalnya tak ada pekerjaan yang cocok, atau pulang tetapi akan membangun, ekonomi misalkan, yang cocok dengan dan kepentingan penjajah.
Penyusupan ini bertentangan dengan prinsip otonomi dan memandang rendah martabat manusia, tidak menghargai sikap berdikari dan menciptakan suasana takut, sikap tergantung dan pasrah. Dalam bidang ekonomi negara maju mendikte negeri-negeri miskin : kebutuhan, kebijaksanaan dan pelaksanaannya; karena itu kebutuhan di negeri miskin disesuaikan dengan 'selera' negeri maju. Akhirnya negeri miskin terbelit dalam sistim kapitalis negeri-penjajah.

1.3. Memecah - belah
Negara-negara penjajah memonopoli komunikasi sehingga semua interaksi antara negeri maju dengan negeri miskin bersifat vertikal; sedangkan komunikasi antar negeri dan dalam suatu negeri miskin dihalangi dengan alasan, misalkan geografis, perbedaan budaya dan sebagainya. Beberapa contoh: kelompok pers dunia ketiga ditekan habis-habisan oleh pers negeri maju yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti UPI, AFP, Reuter, CNN, DHL dan lain sebagainya.
Biasanya negara maju menekan pemerintah negeri miskin untuk menguasai pers,menyebarkan 'sara', memperlebar jurang pemisah kaya-miskin, "memberangus kebebasan kampus". Semuanya itu dengan satu maksud agar terjadi perpecahan dalam negeri miskin dan dengan demikian mudah dikuasai.

1.4. Setengah-setengah
Strategi ini merupakan peralihan dari penjajahan tunggal menjadi penjajahan bersama. Negara-negara penjajah bergabung dan membentuk kelompok, yang bersama-sama menjajah negeri-negeri miskin di dunia. Negeri-negeri miskin hanya menjadi warga dunia kelas dua. Kelompok ini juga menentukan mana "kawan" dan mana "lawan", sehingga negeri-negeri miskin makin terisolir. Yang lebih kejam lagi bahwa mereka bersama-sama merancang sesuatu yang akan dipaksakan kepada negeri-negeri miskin melalui organisasi dunia, misalkan International Monetery Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), NATO dan organisasi sosial ter-selubung misalkan Ford Foundation, IRRI (penelitian pengembangan padi, di Los Banos, Filipina) dan perusahaan-perusahaan multinasional.
Inti pokok penjajahan adalah pemerasan ekonomi dengan merampas milik orang lain. Penumpukan kekayaan secara besar-besaran adalah pendorong utamanya, sedangkan pemerasan adalah unsur dasarnya. Penjajahan selalu merupakan 'hubungan yang tak seimbang' antara dua negara atau lebih. Yang kuat menindas yang lemah, yang satu menjadi tuan dan yang lain menjadi budaknya. Penjajahan senantiasa membawa kekacauan dalam bidang ekonomi, politik, budaya negeri dan bangsa-terjajah.
Penjajahan bertolak belakang dengan pembangunan dan menyebabkan keterbelakangan. Melalui cara kerja di atas dan disertai dominasi di bidang politik, militer dan budaya maka rakyat negeri-terjajah tidak menjadi tuan di negeri sendiri.
Sistim itu selalu disertai unsur kekerasan, dan akan semakin terasakan di saat penjajah mencam-puri urusan dalam negeri.

2. SIKAP JESUS TERHADAP PENJAJAHAN
2.1. Situasi Masyarakat Jaman Jesus
Jesus hidup di suatu negeri terbelakang dalam kekaisaran Romawi. Rakyat jelata menderita karena penjajahan dari luar: Romawi; dan dari dalam: tuan tanah dan kelompok elite dalam agama Yahudi. Kekaisaran Romawi adalah model dan sumber semua negeri penjajah Eropa di kemudian hari, menjalankan penjajahan melalui perdagangan dan praktek budak belian. Penindasan (militer) dan pemerasan (ekonomi) menjadi sarana utama. Roma memperlakukan Palestina sebagai 'sapi perahan', khususnya dengan memberlakukan pajak yang berat dan pajak tersembunyi. Roma makin rakus dan akhirnya juga tega memanfaatkan harta kenisah demi kepentingan mereka sendiri. Secara politis dan militer Palestina dikontrol oleh Roma. Namun dalam kontrol politik Roma bekerja sama dengan penjajah lokal: Herodes Antipas, penatua Yahudi, Imam Agung yang diangkat langsung oleh Roma dari keluarga kaya. Kelompok elite ini menjadi pangkalan bagi Roma untuk menancapkan kuku penjajahan di Palestina.
Penjajah lokal mau bekerja sama sebab mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan Roma. Roma menjalankan pemerintahan tangan besi, pembantaian masal agar rakyat kecil senantiasa takut dan pasrah.
Keluarga Herodes menguasai sebagian terbesar tanah, sedangkan sisanya dikuasai keluarga-keluarga kaya, yang harus membayar upeti untuk mempertahankan posisi mereka. Para tuan tanah dan pedagang besar bersekutu dalam sekte agama Yahudi: Saduki, Imam agung dan orang kaya. Mereka menumpuk kekayaan dari pajak tanah, perdagangan serta penghasilan tambahan dari : persembahan wajib, persembahan sepersepuluh pendapatan, pajak penjualan binatang korban. Mereka bermarkas di kenisah Yerusalem.
Kenisah sebagai lambang utama negara dan agama Yahudi juga berfungsi sebagai Bank Nasional dan pasar uang. Kelompok yang mempunyai kekuatan politik ini tetap dikontrol Roma. Jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan memadai relatif kecil. Sebagian terbesar pekerja harian dan petani kecil yang hidup pas-pasan. Orang melarat sangat tergantung pada orang lain, disingkirkan dari pergaulan bahkan dianggap pendosa sebab mereka tidak mampu menjalankan tugas agama, tak dapat membayar pajak, tidak berpendidikan dan kerap terlibat dalam kejahatan kecil untuk mempertahankan hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa rakyat sama sekali tidak mempunyai tempat dalam masyarakat, dalam agama dan kehidupan politik; namun justru mereka yang harus dibebani hukum agama dan negara.
Wanita dari golongan rakyat jelata mengalami penindasan ganda, sebab dalam masyarakat yang patriarkal status sosial wanita sangat rendah. Mereka menjadi milik ayah atau suami, dan kerap makan hati sebab harus puas dimadu, mudah diceraikan dengan alasan sepele, dengan atau tanpa kemungkinan kawin lagi. Mereka tidak mempunyai banyak peran dalam masyarakat, secara sosial terasingkan, dalan bidang agama dianggap kelas dua dan secara ekonomis sangat tergantung dan tak terjamin.

2.2. Jawaban Jesus Terhadap Penjajahan
Untuk memahami jawaban Jesus terhadap penjajahan, pertamatama kita perlu memahami aspek dan makna "politis" dari hidup dan ajaran Jesus. Adalah keliru jika kita mengira bahwa Jesus tak peduli terhadap dimensi politis dari hidupNya, ketakadilan, martabat manusia, kebebasan dan persaudaraan. Bagi Jesus, unit politis adalah negara Yahudi saat itu. Dia secara langsung dan kongkrit terlibat dalam kenyataan agama, budaya, politik, ekonomi waktu itu. Karena mengalami apa yang dialami rakyat jelata, Dia mewartakan perubahan mendasar untuk melenyapkan tatanan yang menindas rakyat itu.
Dia menghendaki semua bentuk penindasan dan pemerasan dilenyapkan, 'semua pintu penjara dibuka dan para tawanan dibebaskan', agar semua orang melarat, buruh, petani, "orang kecil", wanita dan orang buangan dihargai martabatnya dan diterima sebagai anggota masyarakat. Dia menghendaki agar orang rela 'berbagi kekayaan' negara dan 'berbagi tempat dalam sejarah'. Dia mempunyai kepekaan dan keterbukaan hati, yang membuatNya mampu menemukan hubungan antara penindasan terhadap rakyat dan tatanan masyarakat yang menindas rakyat.
Jesus tidak hanya menanggapi situasi memilukan yang dialami rakyat, tetapi juga mempermasalahkan praktek dan kebijaksanaan politis waktu itu, sebagaimana jelas dalam kritiknya terhadap kelompok atas (Mt.23; Lk.19,45-48; Yoh.10). Setiap bagian dari kehidupan politik, keagamaan, sosial dan ekonomi dipertanyakan kembali secara mendasar.
Dia mengambil sikap yang jelas karena Dia menginginkan perubahan nyata dalam hukum, adat, pandangan hidup dan hubungan dalam masyarakat. AjaranNya adalah bagian dari perjuangan melawan mentalitas yang legalistis, menentang hukum yang dipalsukan demi kepentingan kelompok elite, untuk menindas rakyat kecil dan melarat. Jika kita perhatikan : keprihatinanNya yang khusus, yang diperlihatkanNya terhadap orang kecil dan kritikNya terhadap mereka yang berkuasa, maka kita harus mengakui bahwa karyaNya ditujukan demi tatanan sosial baru yang tercermin dalam kedatangan Kerajaan Allah. Sikap, perkataan dan perbuatanNya, nilai-nilai yang dianutNya, semua itu merupakan penolakan tegas terhadap segala bentuk penjajahan dan segala sesuatu yang mendukung penjajahan
Secara langsung Jesus prihatin terhadap rakyat Palestina karena penjajahan lokal oleh kelompok elite dalam masyarakat, khususnya dengan memberlakukan hukum yang sangat memberatkan rakyat. Akan tetapi agama Yahudi juga dikontrol oleh penjajah Romawi dan dimanfaatkan demi keuntungan Roma. Dalam konteks ini, mempertanyakan hal-hal keagamaan secara mendasar berarti menentang keterlibatan pemerintah Romawi dalam agama. Menghendaki perubahan dalam masyarakat dari atas sampai bawah berarti menjungkirbalikkan seluruh kemapanan yang ada. Imam-imam kepala, keluarga-keluarga kaya yang berkuasa dan para pejabat agama mengerti arti tuntutan Jesus dan akibatnya, maka mereka bersekutu untuk melenyapkan Jesus. Pilatus hanya dapat berpikir dalam konteks penjajah, maka meski dia tak mampu membuktikan bahwa Jesus membangkitkan pemberontakan melawan Roma, dan dia menyatakan Jesus tak bersalah, namun dia tetap menyerahkan Jesus untuk disalibkan menurut hukum Romawi. Berhadapan dengan ketumpulan hati terhadap pembaharuan, Jesus memilih tak berkompromi. (Mt. 26,3-5; 27,1-2; Mk. 15,1-2; Yoh. 11,47-50).
Jesus menghindari konfrontasi terbuka dengan Romawi sebab hal itu akan berakibat bahwa Roma salah menafsirkan gagasan dan rencanaNya. Namun terang-terangan DIA melawan sistim yang tidak adil, menyerang tatanan yang menindas dan menolak campur tangan dan penindasan Romawi. Sebaliknya Dia meng-anjurkan agar dilaksanakan kasih yang tulus, persamaan dan persaudaraan, kebebasan untuk semua orang dari segala macam penindasan. Dia menegaskan hak setiap orang atas makanan, kesehatan, martabat, bermasyarakat serta hidup berbahagia. Dia tidak dapat menerima bahwa apa yang diperjuangkan itu akan dikontrol oleh mereka yang berkuasa. Semua itu adalah karunia Allah pada semua orang dan hadiah dari seseorang kepada sesamanya. Dalam masyarakat baru versi Jesus semua itu terjamin ba-gi setiap orang. Akibat penegasanNya terhadap penjajahan membuat geger.
Jesus memerangi setiap bentuk penjajahan serta memperjuangkan kebebasan. Dia juga melawan penjajahan pada waktu menolak untuk menyerah atau menyesuaikan diri dengan penguasa dan cara hidup mereka, jalan pikiran dan cara kerja mereka. Dia menjungkirbalikkan penjajahan ketika membebaskan rakyat dari rasa takut dan menantang mereka untuk berpikir dan bertindak sebagai orang merdeka. Yang mengagumkan dari Injil ialah bahwa setiap kisah merupakan perjuangan habis-habisan melawan penindasan oleh agama, tradisi, adat, masyarakat dan negara, dan oleh sejumlah orang di atas.

3. MEMBANGUN AKSI MENENTANG PENJAJAHAN
Suatu perjuangan pembebasan yang berhasil melawan tatanan yang menindas mencakup beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain.
3.1. Penyadaran
Penyadaran bertujuan untuk membangkitkan kesadaran rakyat, sebab kesadaran itu merupakan faktor penentu hidup seseorang; juga untuk menghancurkan beberapa mitos dalam masyarakat yang beranggapan bahwa kenyataan sosial itu tak bisa diubah; sekaligus mempromosikan pandangan tentang perlunya perubahan dan jalan merubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebaliknya penjajahan menciptakan suasana psikologis yang 'mandek' dan mapan, dan hal itu hanya akan berubah jika ada prakarsa dari dan oleh masyarakat. Jesus telah memprakarsai perubahan dari bawah ini. BagiNya tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dirubah atau yang tidak mungkin dipertanyakan kembali, kecuali kasih Bapa. Dalam Markus 2 dikisahkan Jesus memperkenalkan pembaharuan yang diinginkanNya; pembebasan, gagasan anti penjajahan dan pelaksanaannya. Pokok pikiranNya itu dijelaskan dalam cara hidup pribadi maupun dalam hubungan dengan sesama. Hukum hari Sabath dan puasa ditafsirkanNya kembali secara baru. Dia menciptakan tempat dalam masyarakat bagi mereka yang tersisihkan. Tuhan dimaklumkan bukan sebagai Allah pembalas dendam (Perjanjian Lama) melainkan sebagai Allah yang rela berbagi kekuasaan untuk mengasihi, mengampuni khususnya dengan 'orang kecil' dan sebagai pribadi yang bisa dijumpai oleh siapa saja serta sebagai Sang Pembebas.
Semua orang ditantang Jesus untuk melaksanakan pengampunan dan melakukan kasih sebagaimana telah diperbuatNya. PendapatNya bertentangan dengan sistim dominasi dan kontrol penjajahan serta menciptakan harapan baru yang meyakinkan banyak orang. Perumpamaan-perumpamaan Jesus dimaksudkan untuk menyalakan kesadaran baru dengan cara mendorong rakyat agar berani memikirkan secara kritis pandangan dan cara hidup serta nilai-nilai yang karatan, baik dalam diri sendiri maupun dalammasyarakat. Perumpamaan itu dipergunakan untuk menggugah rakyat agar mereka berani mengambil keputusan pribadi dan turut bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial. Jesus melihat diriNya sebagai faktor penentu berakhirnya penjajahan. Dia berkarya untuk memungkinkan orang yang dibutakan melihat kembali kenyataan sebagaimana adanya; dan berani melihat apa yang ada di balik kenyataan itu dengan cara menelanjangi praktek-praktek penjajahan. Jesus membuka mulut orang yang dibungkam agar mereka berbicara kembali tanpa rasa takut.
Kesadaran baru yang ditimbulkan oleh Jesus, tanda dan mukjijat yang menyebabkan hati rakyat berkobar dilukiskan oleh para penulis Injil secara sederhana : mereka kagum, heran dan terkejut. Perbuatan dan perkataan Jesus menyentak rakyat akan kesadaran baru, dan akibatnya para penjajah mulai takut.
3.2. Mengorganisir Kelompok_
Suatu gerakan yang terorganisir akan membuat kesadaran individual dan terpisah-pisah itu men-jadi kesadaran bersama. Dengan demikian mereka masuk dan belajar kesadaran baru yang lebih dalam, belajar tentang kekuatan persatuan mereka dan berharap akan terjadi suatu perubahan penting. Mereka mempersiapkan diri sendiri, mengolah pengalaman bersama dan siap membagikannya kepada orang lain, menunggu kesempatan baik untuk bertindak menghadapi saat kritis, yang disebabkan oleh ke-timpangan sistim itu sendiri. Aspek perjuangan anti penjajahan ini nampak pula ketika Dia memilih dan melatih kelompok inti (dua belas rasul); dan dalam pelbagai kesempatan: ketika makan bersama dengan mereka yang tertindas, lumpuh, buta, pemu-ngut cukai dan orang-orang yang tersingkirkan. Selain itu nampak jelas pada waktu Dia memberi perintah untuk mengasihi, mencuci kaki orang lain, menjadi saudara bagi sesama tanpa harus menjiplak sistim hirarki penjajahan. (maksudnya : sekelompok kecil di atas dilayani sedangkan mayoritas menderita karena harus melayani yang di atas).
Keinginan Jesus untuk mengorganisir mereka tercermin dalam panggilannya untuk bersatu, serta memusatkan diri pada satu hal pokok : kedatangan Kerajaan Allah. Meski Jesus memberi inspirasi ke-pada masa rakyat, namun Dia tidak memusatkan diri pada organisasi masa, sebab Dia sadar bahwa organisasi masa yang besar tidak mungkin tanpa memakai tatanan dalam sistim penjajahan. Dia memilih membentuk sel-sel kecil, yang Dia latih secara baru, khususnya dalam menghargai sesama manusia, keberanian bicara secara terbuka dan mampu beraksi secara tepat. Jesus tidak mengutus mereka dalam jumlah besar, melainkan berdua-dua. Juga ketika ribuan pengikutNya lelah, lapar dan haus, mereka diminta duduk dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling berbagi makanan.
3.3. Konfrontasi
Konfrontasi merupakan ungkapan umum dari kon-flik antara penjajah dan terjajah; sekaligus menjadi 'penyedap' bagi seluruh strategi pembaharuan sosial. Kerap kali konfrontasi membantu untuk membuka hakekat tatanan yang ada dengan cara memaksanya melepaskan topeng-topeng yang mereka kenakan dan kekejaman yang dilaksanakan dalam tatanan itu.
Orang-orang yang berada dalam tatanan itu biasanya memberi reaksi berlebihan, dan sedikit mulai menyangsikan keberlakuan tatanan itu. Konfrontasi juga memuat tantangan pada penjajah untuk melihat diri mereka dengan cara baru dan melepaskan pandangan bahwa hanya merekalah pelaku utama sejarah.
Sebagian besar kisah dalam Injil melukiskan konfrontasi Jesus terhadap tatanan dan pelaku penjajahan: para Ahli Kitab, Farisi dengan sistim hukum mereka, Saduki dan orang kaya dengan cara kerja mereka yang memperbudak rakyat, Herodes dan Pilatus dengan penjajahan yang mereka lakukan.
Salah satu contoh : pertentangan yang disodorkan oleh Jesus dalam usahaNya melawan hukum yang menyengsarakan rakyat, yakni hukum Sabath. Sikap Jesus yang memihak rakyat kecil itu mengakibatkan mereka semua bersekutu untuk membunuhNya (Mk. 3,6). Dalam Mateus 23 Jesus menyerang kelompok khusus dalam masyarakat yang melakukan tindak penindasan dan pemerasan. Dalam Yohanes 5, 8 dan 9 konfrontasi berarti menelanjangi hakekat penjajahan oleh orang Farisi, dan menghadapkan mereka dengan pembebasan yang ditawarkan.
Sistim orang Farisi adalah kebohongan dan memperbudak rakyat, dan menjadikan mereka sendiri anak-anak kegelapan serta bukan anak Allah, melumpuhkan dan mematikan bukan membebaskan dan memungkinkan rakyat untuk hidup secara penuh. Mereka meracuni rakyat dan tidak mampu menghargai pengalam-an dan pandangan rakyat berkenaan dengan cara Allah memperlakukan rakyat jelata. Dalam Yohanes 10 Jesus menggelari mereka sebagai pencuri, perampok, serigala, orang upahan, perusak, pemeras rakyat yang tak berdaya. Hal ini akan meningkat dengan pengusiran para pedagang dari serambi kenisah.
Jesus protes dan menyerang penyelewengan ekonomis dan politis; serta menyerukan agar para pejabat agama dan pemerintah menghentikan pemerasan terhadap orang melarat. Dari sini semakin jelas jalan menuju Golgota, yang diawali dengan persekongkolan mereka, penangkapan Jesus, penyiksaanNya dan penyaliban Jesus baik oleh penjajah lokal maupun asing.
3.4. Melawan Penindasan
Strategi ini meliputi semua dan setiap langkah anti penjajah; namun secara khusus menunjuk pada gerak cepat memotong orde usang dan membuat sesuatu yang baru. Di situ rakyat bersama kita menolak kerjasama dengan penjajah dan tidak lagi perlu taat pada perintah penjajah. Sebaliknya kita perlu menjalin kerjasama dengan rekan-rekan lain. Kita harus berani menghadapi 'parasit' lokal dan mencopot hak istimewa mereka.
Tidak terlalu sukar menemukan contoh dalam Injil bahwa Jesus dan para murid meninggalkan jalan dan pandangan lama serta memperkenalkan cara baru dan membangun persaudaraan yang baru. Sabath untuk manusia bukan sebaliknya. Tidak ada lagi makanan, yang najis. Tidak ada lagi pria atau wanita yang harus dinomor duakan. Pemungut cukai dan pelacur dapat diterima dalam persaudaraan baru. Orang-orang 'suci' dan kaya diajak bergaul dengan orang-orang berdosa, maka mereka segera masuk dalam persaudaraan baru. Mereka yang sudah puas dengan kelompok mereka sendiri tidak sekedar kehilangan kesempatan makan bersama; lebih dari itu mereka kehilangan Kabar Gembira tentang Kerajaan Allah, yang kini sedang disampaikan kepada dunia. Golongan atas harus turun ke bawah, sebab Kerajaan Allah sedang mewujudkan diri dalam persaudaraan di antara orang-orang kecil yang tak pernah diperhitungkan dalam kekaisaran. Orang-orang kaya harus menghentikan tindak ketakadilan dan pemerasan, rela berbagi harta milik dengan orang melarat, serta mau belajar mengasihi dan melayani. Jika mereka tidak mau melepaskan kuasa dan hak istimewa yang digenggamnya, dan jika mereka tak mau menjadi 'onta' mereka tidak akan dapat masuk dalam Kerajaan Allah, tidak dapat menerima rahmat, tak bisa menjadi muridNya dan tak diselamatkan (Lk.19,1-10; 18,18-23; 7,36-50; Mk.10,23-27; 2,13-17).
Jesus dan para murid memperkenalkan cara hidup baru yang tak mencemaskan makanan dan pakaian, tak mempersoalkan tempat untuk istirahat, berkeliling mewartakan Injil tanpa membawa bekal, mempercayakan diri pada Allah dan sahabat serta kebaikan hati sesama manusia, memberi sedekah pada yang membutuhkan dan sebagainya (Mt.6,24-34; 10,8-10; 5,42; 8,12-20). Sikap mereka terhadap harta terungkapkan dengan kata dan tindakan, sekaligus menjadi serangan terhadap keserakahan dan kerakusan, yang merupakan inti penjajahan.
Puncak bentrok Jesus dengan akar kejahatan terjadi ketika Dia di hadapan umum menurunkan wibawa ahli kitab, Farisi dan Saduki (Mt.23 dan Yoh. 10). SeranganNya yang paling tajam terhadap wewenang mereka terjadi di kenisah, dan para imamlah yang pertama-tama merasakan betapa tanah pijakan mereka mulai bergoyang (Mk.11,15-19; 27-33). PenolakanNya yang tegas ini merupakan bagian dari per-juanganNya melawan tatanan sosial yang menyengsarakan rakyat. Hal ini secara historis membuktikan bahwa gerakan Jesus melawan arus (Mk.8,27-38). Perlu diperhatikan bahwa sabdaNya tentang keharusan memanggul salib segera disusul dengan pemuliaan di gunung, yang menyertakan dua tokoh Perjanjian Lama: Musa dan Elias. Mereka berdua terkenal sebagai pejuang anti penjajahan dan penindasan yang tak kenal kompromi. Kehadiran dua tokoh tersebut mempertegas aspek pembebasan dan anti penjajahan karya Jesus, yang akan disempurnakan di Yerusalem.
3.5. Percaya Diri
Percaya diri merupakan kunci perjuangan anti penjajahan. Setiap orang membuat keputusan pribadi, bekerjasama dengan karunia dari Allah, menolak setiap pemaksaan, kepasrahan dan penyia-nyiaan. Martabat dan harga diri manusia, yang dengan kejam direndahkan oleh penjajah, kini telah direbut kembali dan dihargai sebagaimana seharusnya. Percaya diri tidak diperoleh setelah memenangkan perjuangan itu, melainkan mulai mewujudkan diri selama perjuangan itu berlangsung. Percaya diri merupakan unsur pokok dalam masyarakat, yang men-dorong desentralisasi, memperluas pelaku pengambilan keputusan, yang meyertakan rakyat untuk ambil bagian di dalamnya. Ilmu pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu, melainkan dibagikan merata kepada mereka yang siap turut serta dalam menghasilkan sesuatu bagi masyarakat umum.
Bagi Jesus setiap pribadi merupakan pusat kebebasan, kasih dan kreativitas yang sah, namun pusat itu terbuka terhadap pusat-pusat lain; dan bersama-sama merupakan persaudaraan yang sederajat di sekitar meja perjamuan di hadapan Bapa. Dalam perjamuan itu dihidangkan makanan dan minuman lokal dan memakai bahasa yang difahami semua. Dibacakan kisah dan sejarah yang hidup di antara hadirin. Semua itu akan memperindah perumpamaan-perumpamaan Jesus tentang gembala, jala para nelayan, penabur, anggur, burung dan bunga di padang, pesta perkawinan, dan sebagainya.
Jesus mempergunakan kata-kata yang dikenal oleh rakyat jelata. Jesus membuat orang dapat ber-jalan dan menentukan arah serta membangun hidupnya tanpa rasa takut dan tergantung. Dalam Yohanes 4, wanita Samaria diundang untuk membebaskan diri dan beribadah pada Allah dalam Roh dan kebenaran, suatu ibadah yang mengungguli kebaktian di kenisah sebagai lambang keterikatan geografis, ekonomis dan sosial. Beribadah dalam Roh dan kebenaran bukan tidak mungkin bagi semua orang, termasuk mereka yang melarat dan cacat, sebab hal itu berarti memuji Allah dengan hidup yang sehari-hari dan yang telah dibebaskan dari penjajahan. Pilihan Jesus untuk bersahabat dengan orang-orang yang dipandang rendah dalam masyarakat merupakan petunjuk mengenai bagaimana hidup mandiri, tidak takut pada seseorang atau sesuatu; sebab Jesus lebih me-nekankan agar hidup berdasarkan kerukunan di anta-ra manusia dengan Roh Allah. Apa yang dimiliki manusia adalah indah dan memadai untuk menyempurnakan diri. Jesus ambil inisiatif untuk memadukan kekuatan dalam diri manusia guna mengakhiri penjajahan sehingga mereka menjadi anak-anak Allah.

4. JESUS DAN KEKAISARAN ROMAWI_
Akibat penjajahan paling dirasakan di pedesaan bukan di kota Yerusalem. Menurut Lukas Jesus baru menuding penjajah Romawi ketika berada di Yerusalem (setelah Lk. 19,28). Di sanapun Dia lebih banyak menyerang penjajah lokal, sebab lebih banyak penindasan berasal dari penjajah lokal dari pada asing. Dia lebih menghendaki pembebasan dari dalam setiap segi kehidupan, yakni suatu aspek yang lebih dalam daripada sekedar pembebasan poli-tik. Dia menginginkan suatu masyarakat yang secara kualitatif berbeda dari yang sekarang ada, atau penghapusan jaringan penindasan dalam sistim penjajahan. Bagi Jesus penjajahan Romawi merupakan pertanda dan akibat perbudakan Israel yang lebih dalam: perbudakan oleh roh kegelapan karena mereka menolak membangun hidup berdasar kasih dan sesuai dengan perjanjian dengan Allah. Dia mendorong umat agar membangun hidupnya berdasar pada apa yang disetujui Allah. Jika hal ini dilakukan maka harus ada pembebasan dari penjajahan dari Roma juga.
Tidak benar bahwa Jesus bersikap netral terhadap penjajahan Romawi yang menghancurkan rakyat. Dia bukan tak mau terlibat dalam masalah sosial dan hanya sibuk dengan soal-soal rohani saja.
Jika kita menampilkan Jesus yang tak prihatin terhadap situasi sosial politik saat itu, sama saja dengan mewartakan kasihNya tanpa tindakan nyata. Dengan menyerang pemimpin bangsa dan pemimpin agama Yahudi yang bersekutu dengan Romawi, maka sekaligus Dia menyerang penjajah Romawi itu sendiri. Dalam Markus 12,13-17 nampak Jesus yang menilai kembali tertib sosial yang dipaksakan oleh Roma; maupun mempertanyakan hak Kaisar atas dunia dengan mempertentangkannya dengan kehendak Allah. Sikap Jesus pada mereka yang tersingkirkan serta dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat manusia, memperlihatkan pola sikap Allah terhadap dunia: Allah secara tegas mengutuk setiap bentuk penjajahan.
Selain itu, sabda Jesus tentang raja kafir yang mendewakan dirinya jelas ditujukan pada Kaisar dan bawahannya. Sistim kekaisaran Romawi ditolakNya sebab sistim itu telah menteror rakyat. Untuk itu Jesus mengajukan tuntutan agar penindasan diganti dengan pelayanan dan persaudaraan (Lk. 22,24-27; 9,46-48; Mk. 9,33-37). Bahkan istilah-istilah dalam Yohanes 10,1-21: pencuri, perampok, pembunuh dan sebagainya harus dikaitkan dengan penjajah Romawi. Damai yang diberikan Jesus (Yoh. 14,27) bertentangan dengan damai yang diberikan dunia: damai yang dibuat Roma dengan pedang, teror dan penindasan. Maka Jesus tidak mau bekerjasama dengan mereka sama sekali dan memilih berdiam diri ketika diadili daripada menjawab mereka.

5. KERAJAAN ALLAH MELAWAN PENJAJAHAN
Jesus menyadari adanya tantangan terhadap Kerajaan Allah. Usaha pewujudan Kerajaan Allah telah mengalami banyak sabotase, sehingga umat bagai domba tak bergembala, meruaknya keserakahan akan kekayaan di tengah rakyat jelata yang miskin maupun adanya monopoli kekuasaan oleh kelompok atas untuk menindas rakyat. Jesus berusaha keras menyingkapkan taktik roh kegelapan.
Menurut Jesus, jika dalam suatu masyarakat mayoritas rakyat menderita dan tertindas, sedangkan sekelompok kecil punya kekuasaan mutlak serta mengangkangi kekayaan melebihi dari yang dibutuhkan, maka masyarakat itu sakit, atau penjajahan berkembang subur. Jesus tidak hanya melawan pokok penjajahan, tetapi juga menentang semua bentuk sosial dan politis yang tersangkut di dalamnya. Untuk melawannya Jesus merintis Kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan merupakan suatu tatanan masyarakat baru, dengan nilai dan hubungan antara manusia yang berlawanan dengan yang ditawarkan roh kegelapan. Allah hanya akan meraja jika ada kasih, pengampunan, rendah hati, kesamaan, kebebasan dan keadilan. Hal ini terungkap ketika Dia menyembuhkan, berbagi makanan, menerima mereka yang disisihkan dari masyarakat. Tindakan Jesus ini juga berarti mencopot kuasa setan dan kaisar atas manusia. Ketika mengusir setan Jesus mengesahkan pem-bebasan rakyat dari penindasan, agar dipulihkan kembali ciri manusia sebagai anak Allah. Maka se-tiap karya dan sabdaNya selalu memuat sikapNya yang anti penjajahan.
Dalam mewartakan Kerajaan Allah Jesus melanjutkan tradisi dengan menegaskan kuasa Yahweh melawan kuasa Pharao di Mesir (Kel.5,1-18), melawan raja Israel yang merusak paguyuban umat Allah (ISam.8,7-18; 2Raj.12, Amos, Mikha) maupun terhadap penyerbu Israel (Obaja 21; Mz.2). Ketika Kerajaan Allah semakin dekat Jesus mengajak rakyat untuk merubah cara hidup dengan tuntas dan mencari kehendak Allah dengan tulus. Hal ini menimbulkan harapan besar akan masa depan yang cerah di kalangan rakyat kecil, sebab Kabar Gembira tentang Kerajaan Allah adalah kabar gembira tentang suatu peristiwa penting, yakni si miskin menjadi pewaris Kerajaan Sorga, yang lapar akan dipuaskan; dengan kata lain kabar tentang berakhirnya penjajahan. Kabar Baik ini menjadi kabar buruk bagi penjajah, sebab Allah menurunkan yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Kedatangan Kerajaan Allah harus berarti lenyapnya segala bentuk penjajahan di dunia. (Lk.6,20-26; 22,29-30; 12,32; 1,52-53; 14,11).
Jawaban terhadap Kerajaan Allah ialah iman. Imanlah yang menyembuhkan dan menyelamatkan (Mk. 5,34; 6,5-6; Lk. 7,50). Iman adalah kekuatan radikal, yang memuat kekuatan dari Allah untuk membebaskan manusia. Maka iman berarti suatu janji dan tanggung jawab untuk terlibat dalam perjuangan melawan semua tatanan sosial yang memperbudak, menindas dan merendahkan derajat manusia.
Dengan dibabtis kita dicelupkan dalam keberanian dan penderitaan Jesus, juga peneguhan dengan kekuatan ilahi untuk menentang segala sesuatu dari setan dan semua yang bertentangan dengan persaudaraan. Iman melenyapkan rasa takut dan sikap pasrah pada nasib (fatalisme), yang merupakan lahan subur bagi penjajahan. Fatalisme adalah kepercayaan bahwa kita tak mampu, tak mau dan tak mungkin merubah keadaan serta tidak bersedia mencoba alternatif lain; sedangkan rasa takut ditimbulkan karena sistem kerja terorisme, agar rakyat bersikap menyerah dan tercegah untuk mengorganisir kekuatan mereka. Jesus tak kenal lelah menyerang fatalisme dan rasa takut, serta menyerukan agar rakyat beriman pada Tuhan. Iman, betapapun kecilnya akan dapat memindahkan gunung (Mt.17,20; Mk.11,22-23; Lk.17, 5-6). Dengan iman kita akan dapat melihat betapa penjajahan benar-benar menghancurkan perkembangan manusia.

AKHIR KATA
Sejak awal Jesus memprakarsai perlawanan terhadap penjajahan. Dia tak setuju dengan tatanan sosial yang memisahkan si miskin dari si kaya, sebaliknya menganjurkan masyarakat baru yang mencakup semuanya. Yohanes menampilkan Jesus sebagai penuntut hukum terhadap dunia, yakni terhadap masyarakat manusia yang memberontak terhadap Allah. Istilah 'dunia' menurut Yohanes tidak hanya hal-hal rohani, melainkan seluruh masyarakat manusia yang tak setia pada Allah. Perlawanan terhadap kejahatan harus mengenai semua aspek manusia.
Jika kita ingin setia pada Jesus Kristus tiada jalan lain dari pada mulai sekarang aktif melibatkan diri melawan penjajahan di sekitar kita.
Kita mulai dengan meyakini bahwa :
Setiap kali ada pemaksaan pada petani untuk melepaskan sawah ladang mereka,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Setiap kali ada penggajian pada buruh hanya dengan upah minimum,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Setiap kali terjadi penyensoran terhadap penyajian fakta melalui media-massa,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Setiap kali terjadi pembatasan warga negara untuk dengan bebas menyatakan kehendaknya,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Setiap kali dilakukan pembatalan atas ijin pentas kesenian,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Setiap kali dilakukan pengharusan para murid untuk menghafal sejarah yang dipalsukan,
masih ada penjajahan di sekitar kita.
Selama masih terdapat penjajahan di muka bumi proses pembebasan harus selalu dijalankan.

D I S K U S I
Bagaimana gerakan Jesus membangun Kerajaan Allah dilaksanakan dalam situasi-kondisi seperti termuat dalam gambar :
Apakah soko-guru Kerajaan Allah kalau situasi masyarakat seperti dalam gambar?
Apakah hambatan-hambatan terhadap pembangunan Kerajaan Allah?
Bagaimana kita akan mulai ikut membangun Kerajaan Allah dalam situasi kongkrit masyarakat kita sekarang?

BACAAN
Casciaro, Jose Maria
1983_______JESUS AND POLITICS. Ireland : Four Courts Press.
Comblin, Jose
1979_______THE CHURCH AND THE NATIONAL SECUTRITY STATE. New York : Orbis Books.
Constantino, Renato
1985_______SYNTHETIC CULTURE AND DEVELOPMENT. Quezon City : Foundation for Nationalist Studies, Inc.
Coste, Rene.
1985_______MARXIST ANALYSIS AND CHRISTIAN FAITH. Quezon City : Claretian Publications.
Kornev, Victor.
1986_______TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND ASIA_. New Delhi : Allied Publisher, Ltd.
Leontyev, L.
1981_______POLITICAL ECONOMY_. New York : International Publisher.
Miranda, Jose.
1982_______COMMUNISM IN THE BIBLE_. New York : Orbis Books.
Parlov, S.A.
1986_______ASIA AND TECHNOLOGICAL IMPERIALISM_. New Delhi : Allied Publisher, Ltd.
Petulla, Joseph.
1972_______CHRISTIAN POLITICAL THEOLOGY_. New York : Orbis Books.

Surakarta, 1993
JAWSJ

PK4AS

2006-03-16T14:18:00.000+07:00

Penghubung Karya

Kerasulan Kemasyarakatan

Keuskupan Agung Semarang

(PK4AS)

Sudah sejak 8 September 1998, “Komisi Kerasulan Awam” di seluruh Keuskupan Agung Semarang diubah menjadi “Karya Kerasulan Kemasyarakatan”. Namun demikian, gema dan perubahan sifatnya belum begitu tampak di keempat kevikepan. Yang paling “nyaris tak terdengar” adalah di DIY. Kedu, Semarang dan Solo lumayan ada geliatnya. Memang selama ini, peran awam di KAS sudah menampakkan tanggungjawabnya dalam tata masyarakat dalam kerja sama dengan hirarki Gereja.

Namun kita perlu makin menyadari bahwa kaum awamlah yg secara khas mempunyai wewenang khusus dalam tata dunia ini. Untuk itu otonomi kaum awam dalam tata dunia ini perlu mendapatkan ruang berkembangnya. Supaya perhatian tersebut dapat dikembangkan menjadi gerakan seluruh umat, perlulah dibangun kerjasama kritis dalam hubungan kemitraan yang setara serta saling meneguhkan antara kaum awam dengan hirarki. Karya Kemasyarakatan ini pada tingkat keuskupan dilaksanakan oleh seorang imam sebagai Penghubung antara kelompok/ormas/ forum masyarakat Katolik dan hirarki. Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang menjadi mitra sejajar kaum awam dalam menunaikan tugas kaum awam yang dijiwai semangat Injil, ibarat ragi membawa sumbangan demi pengudusan dunia bagaikan dari dalam (Lumen Gentium 31). Dengan demikian dapat diupayakan agar otonomi tata dunia dipahami secara utuh dalam korelasinya dengan kedaulatan Allah Sang Pencipta.

Dengan demikian, Ketua Seksi Kerawam di semua paroki dapat meneruskan tugasnya sebagai Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan, yang menjadi penghubung antara forum dan ormas Katolik dengan hirarki di tingkat paroki. Antar penghubung karya kemasyarakatan dapat membentuk koordinator di tingkat kevikepan. Mitra kerja Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan adalah FMKI, WKRI, PMKRI, Pemuda Katolik, ISKA, Jaringan para RT/RW/Dukuh/ Lurah/Birokrat Katolik, dan berbagai kelompok awam Katolik yang berperan langsung di tengah masyarakat.

Ekologi Dalam

2006-02-07T10:25:00.000+07:00

APAKAH EKOLOGI DALAM ITU?

Ekologi Dalam adalah, bahwa kita ini adalah bagian dari bumi, bukan terlepas dan terpisah dari bumi. Ide ini berlawanan dengan individualisme yang dominan di budaya kita [budaya Barat], yang di situ, dengan melihat diri kita terpisah dari dunia, akan lebih mudah bagi kita untuk tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi di dunia.

Dalam abad ini, dua ide kunci telah muncul dari pemikiran ilmiah yang mendukung pandangan bahwa kita adalah bagian dari bumi. Ide pertama datang dari Teori Sistem, dan ide kedua disebut Hipotesis Gaia.

Teori Sistem melihat dunia kita terdiri dari 'sistem-sistem', yang setiapnya merupakan suatu 'kesatuan' yang lebih daripada sekadar jumlah bagian-bagiannya, tetapi pada saat yang sama juga menjadi 'bagian' dari sistem-sistem yang lebih besar. Misalnya, sebuah sel lebih daripada sekadar kumpulan molekul, dan sel sendiri merupakan bagian dari sistem-sistem yang lebih besar, misalnya organ tubuh. Suatu organ tubuh adalah suatu 'kesatuan' pada satu tingkat, tetapi juga merupakan bagian dari suatu sistem pada tingkat individu perorangan. Suatu keluarga dan suatu komunitas dapat dilihat sebagai 'sistem', yang 'bagian-bagiannya' adalah manusia-manusia anggotanya.

Hipotesis Gaia

Wawasan Ekonomi

2006-02-06T09:48:00.000+07:00

KEJAHATAN BADAN-BADAN KEUANGAN / PERDAGANGAN DUNIA
DAN AGEN – AGEN LOKALNYA

(Pada pertengahan tahun 2005, Komunitas Driyarkara Semarang mengadakan diskusi serial. Berikut adalah makalah yang disampaikan Daniel Indra Kusuma sebagai salah satu pembicara. Makalah-makalah dari para pembicara pada sesi-sesi lainnya dimuat dalam beberapa seri / penerbitan Guyub mulai Januari 2006. Semoga bermanfaat)

Bagian : 2

Globalisasi / Neoliberalisme:
“Kemenangan” Modal

Serangan neoliberal terhadap model Keynesian bukanlah bertujuan untuk membatasi penggunaan hutang masyarakat (public debt) guna mendorong ekonomi liberal, akan tetapi bertujuan mengarahkan/mengontrol pembelanjaan pemerintah yang dipakai untuk program-program kesejahteraan agar bisa MENSUBSIDI (TERMASUK KONSESI-KONSESI PAJAK) PARA PENGUSAHA BESAR DAN PROGRAM-PROGRAM PERSENJATAAN. Selain utak-atik kebijakan moneter (peningkatan/penurunan tingkat bunga dan menjaga batas aman devisa, misalnya) dan fiskal (peningkatan/penurunan pajak dan retribusi publik, misalnya), di bawah ini adalah jalan keluar neoliberalisme – yang sudah menjadi umum di negeri-negeri berkembang – dalam “merespon kepentingan publik”:
1. Pemotongan anggaran belanja negara. Menurut strategi neoliberal, seluruh kebijakan anggaran pemerintah ditujukan untuk untuk melayani swasta, bukan untuk kepentingan publik yang “tak produktif” dan tak bisa memperbesar serta memperluas jangkauan operasi modal. Karena itu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dihapuskan. Bahkan menurut mereka subdisi tersebut hanya membuat rakyat “malas” dan “tak produktif”;
2. Pemotongan subsidi-subsidi pemerintah. Seperti sudah diuraikan di atas, bahwa intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapuskan. Subsidi, menurut mereka, adalah pemborosan anggaran dan bentuk distorsi pasar. Padahal menurut logika kaum sosial-demokrat (baca: Keynesian) subsidi merupakan salah satu bentuk kolaborasi -- agar kaum pekerja tak resah. Subsidi bagi, misalnya, BBM, listrik dan telpon, tak dianggap sebagai basis bagi industrialisasi dan modernisasi; dan keuntungan industrialisasi dan modernisasi justru tidak pernah ditujukan untuk menekan harga-harga barang/jasa yang menyangkut kepentingan publik;
3. Privatisasi. Sektor-sektor usaha/perekonomian yang selama ini dikuasai negara dan yang selama ini difungsikan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan pokok rakyat harus diswastakan. Menurut mereka beban untuk mensubsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberatkan anggaran negara dan menciptakan distorsi pasar (baik harga maupun jumlahnya) bagi komoditas sejenis. (Tapi, di Indonesia, PT. Indosat Tbk dan lain sebagainya, yang memberi sumbangan keuntungan yang besar bagi negara pun diprivatisasi juga. Jadi, alasan privatitasasi bukan karena KKN dan pemborosan semata).

Serangan neoliberal terhadap kesejahteraan dan daya beli masyarakat diperparah lagi oleh spekulasi di bursa saham dan permainan/jual-beli nilai tukar uang /kurs (currency). Tak seperti dahulu - para investor membeli saham guna berbagi keuntungan di atas basis aktivitas produksi dan penjualan komoditi - kini dorongan utama membeli saham adalah mencari uang melalui spekulasi (baca: perjudian): jual-beli saham agar bisa memperoleh keuntungan kilat dengan memprediksi (baca: mengira-ngira) bagaimana (nilai) jual-beli saham esok hari, bahkan dalam sekejap. Nilai tukar currency berbagai negeri pun menjadi sasaran spekulan. Skala spekulasi currency itu sudah sedemikian besarnya sehingga menyebabkan fluktuasi kurs mata uang berbagai negeri, bahkan evolusinya (baca: bebannya) sampai-sampai melebihi kemampuan neraca pembayaran (balance of payments) suatu negeri -selalu kasusnya neraca pembayaran negeri-negeri berkembang. Perbandingan nilai transaksi spekulatif dengan nilai transaksi sektor riil: 60-an trilyun dollar banding 12-an trilyun dollar. Semakin berfluktuasi nilai tukar currency, semakin bergairahlah para investor berspekulasi. Hasilnya: sampai-sampai bank sentral negara-negara maju pun tak memiliki cukup uang lagi untuk melawan para spekulan - apalagi bank sentral negara-negara berkembang.

Agenda ekonomi neoliberal, yang dikombinasikan dengan pemangkasan daya beli riil para pekerja, penghamburan besar-besaran “welfare state” bagi kaum kaya, dan men-dorong terciptanya perluasan “kebebasan” (tanpa bisa dikontrol) pasar finansial dunia, telah gagal menghasilkan kondisi-kondisi untuk mengakhiri depresi (berkepanjangan). Malah mempercepat akselerasi investasi dalam bentuk hutang, dalam bentuk kertas-kertas (tak) berharga di Wall Street dan pasar-pasar finansial di seluruh dunia, serta akhirnya menyebabkan kegoncangan dalam sistim ekonomi liberal dunia.
Apa yang kemudian terjadi dan beban apa yang kini harus ditanggung akibat kebijaksanaan serta agenda neoliberal:

KRISIS

Pada tahun 1870, rata-rata pendapatan per kapita negeri-negeri kaya adalah 11 kali pendapatan per kapita negeri-negeri miskin, pada tahun 1965 meningkat menjadi 38 kali, dan pada tahun 1985 menjadi 58 kali; di antara jumlah tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 2,5 milyar orang, 59%-nya sekarang berada di tempat yang oleh Bank Dunia digolongkan sebagai “negeri-negeri dengan upah murah”, 27%-nya berada di “negeri-negeri dengan upah menengah”, dan hanya 15%-nya yang tinggal di “negeri-negeri dengan upah mahal”.
Wilayah miskin, semacam negara bagian Chiapas di Mexico, “selalu tetap miskin secara relatif sekalipun ekonomi seluruh dunia meningkat!”; fakta mengatakan bahwa daya beli upah pekerja non-supervisory, bahkan di AS, telah jatuh sejak tahun 1973 sampai pada level tahun 1950-an; rata-rata upah riil di Mexico jatuh hampir 50% selama tahun 1980-an; dan standar hidup mayoritas rakyat Mexico kini lebih rendah dibanding sebelum PD II; bahkan, di negeri-negeri maju, pengangguran meningkat tajam, mencapai tingkat rata-rata 8% - perbaikan dengan dinamisme besar-besaran pada tahun 1994, dalam 18 bulan menguap lagi. Pada periode tersebut, menurut laporan resmi, semenjak akhir resesi, pengangguran di negeri-negeri maju hanya menurun menjadi 7,8%.

Meksiko, justru semakin parah perekonomiannya ketika menerapkan kebijakan neoliberalisme seperti yang “dikomandoi” oleh IMF. Meksiko dan beberapa negeri Amerika Latin lainnya merupakan tumbal dari krisis tersebut; seperti juga Mozambique di Afrika; Filipina, Thailand dan Indonesia di Asia. Dalam periode krisis di awal tahun 1990-an, Meksiko selalu berada dalam daftar 5 besar negeri pengutang. Akan tetapi, yang penting diperhatikan adalah perkembangan ekonomi Meksiko saat itu menunjukan kemunduran yang tajam, dengan tingkat inflasi hingga 200%. Sadar atau tidak, banyak industri di Meksiko mengalami kebangkrutan karena tingkat daya beli rakyat yang rendah, sedangkan biaya hidup sangat tinggi. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko, yang saat itu dipimpin oleh Carlos Salinas? Apakah yang dilakukan massa-rakyat dengan kondisi perekonomian yang semakin menekan kehidupannya?
Berbagai usaha yang dilakukan oleh presiden Salinas tak jauh dari perkiraan banyak kalangan: kembali mengemis bantuan IMF dan WB, dan tak mampu merumuskan kebijakan baru yang lebih mampu melindungi kemakmuran rakyat. Kebijakan ekonomi Meksiko, dengan seluruh kemampuan masyarakatnya untuk berproduksi, dikembangkan dengan basis hutang luar negeri, dengan persyaratan yang kental dengan tuntutan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Akan tetapi, kemunduran itu tidak saja ditandai dengan “kemampuannya” untuk menjual perusahaan-perusahaan negara, melainkan juga menjual semua asset perusahaan negara, yang dipertukarkan dengan berbagai macam penanaman modal asing dan hutang luar negeri. Agar para investor AS, Eropa dan Jepang mau menanamkan investasinya di Meksiko, maka diberikanlah kemudahan-kemudahan seperti penurunan tarif pajak impor, dan pendekatan ke Konfederasi Pekerja Meksiko agar tidak melancarkan tuntutan kenaikan upah. Kalau pun masih terdapat banyak halangan terhadap penanaman modal asing, akan lebih banyak kemudahan lain yang ditawarkan seperti, misalnya, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan dan sumber daya manusia di Meksiko.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan negara, ting-kat kehidupan masyarakat anjlog hingga mencapai angka di bawah standar normal. Malah, yang lebih mengenaskan, kemampuan produktif masyarakat yang selama sebelum periode liberalisasi perdagangan berada pada tingkat 32% di atas rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) negeri sedang berkembang, seketika menurun sampai di bawah batas rata-rata setelah dipaksa bersaing dengan investor asing. Dengan kondisi demikian, tidaklah mengherankan jika kemampuan masyarakat untuk membeli bahan-bahan pangan merosot jauh. Akhirnya, dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan rakyat Meksiko mengalami degradasi luar biasa.
Pada tahun 1997, setelah terjadi pergantian presiden dari Carlos Salinas ke Ernesto Zedillo, pemerintahan Meksiko mengumumkan bahwa pemerintah sudah berhasil membayar hutang-hutang luar negerinya, khususnya kepada AS. Akan tetapi itu bukanlah sebuah keberhasilan. Seperti yang dikatakan oleh menteri keuangan Meksiko bahwa pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan penjualan semua aset negara (dalam bentuk surat obligasi) kepada para pemilik modal di Eropa.

Bukankah tepat bila analogi dampak-dampak neoliberalisme seperti ini: “Apa yang ditawarkan adalah mengubah dunia menjadi satu mall-besar, di mana mereka bisa membeli Indian di sini, membeli wanita di sana …anak-anak, imigran, kaum pekerja, bahkan sebuah negeri seperti Meksiko.”

Rakyat Indonesia Di Bawah Rejim Neo Liberal

Sebenarnya jika menelusuri jejak ekspansi neoliberalisme di Indonesia, kita harus mengusutnya sejak Orde Baru berkuasa. Berdirinya rejim Kapitalis Orde Baru - hasil kudeta 1965 - tak lain adalah kemenangan modal, yang alat dan salah satu perwujudan awalnya adalah dominasi satu seksi burjuasi keji bersenjata yang dipimpin Suharto dan kroni-kroninya. Dominasi tersebut tidak saja menguntungkan faksi Suharto dan kroninya, karena dominasi modal mereka tak lebih hanya karena pengaruh kekuasaan politik dan todongan senjata (dari awal hingga kini mereka tetaplah burjuasi parasit). Sektor ekonomi modern, mau tak mau, senang tak senang, tetaplah ditangan burjuasi asing dan Tionghoa, dari hulu hingga hilir, dari produksi dan distribusi hingga kejahatan ekonomi tingkat tinggi (BLBI dan lain sebagainya) - rasisme, percaloan dan pemerasan tak mampu menyingkirkan dominasi ekonomi mereka.
Kecenderungan liberalisasi ekonomi bisa diusut sejak awal Orde Baru berdiri, misalnya sejak dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing Nomor I tahun 1967, yang disempurnakan dengan UU Nomor 6 tahun 1968 dan UU Nomor 11 tahun 1971. Dominasi modal asing dalam perekonomian jauh melampui burjuis domestik yang kurus kering. Bahkan seluruh sektor industri strategis, yang di Indonesia tak berkembang luas, seperti industri logam, pertambangan, industri kimia pun tetap didominasi asing.

Perbandingan Investasi Modal Burjuasi Pribumi dan Burjuasi Asing

(Periode 1967-1979)

Bidang Usaha/ Industri	PMDN	PMA
	(dalam juta rupiah)
Makanan	165.247	57.125
Tekstil	185.988	504.750
Kayu	74.851	27.937
Kertas	58.881	14.312
Kimia	167.501	187.937
Mineral Non Logam	202.450	253.375
Logam Dasar	66.210	157.437
Barang Logam	131.242	268.063
Lainnya	4.856	11.313

Di Indonesia, paham neoliberalisme makin mengemuka sejak tahun 1980-an, ketika pemerintah semakin memperluas kebijakan liberalisasi keuangan, perdagangan dan investasi. yang berwujud dalam berbagai paket deregulasi sejak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang; tahun 1982, Mexico menyatakan tak mampu membayar hutangnya (default); tapi, justru, setelah itu, IMF dan Bank Dunia meluaskannya ke negeri-negeri yang mengalami krisis hutang melalui perangkap SAP (Structural Adjusment Programs/ SAP), terutama di Amerika Latin dan Afrika. Krisis di Indonesia belumlah memuncak, dan karenanya jauh dari hiruk pihuk SAP. Namun menjadi terang, sejak saat itu perekonomian Indonesia semakin mengadopsi kebijakan neoliberal.

Basis ekonomi dan politik dari semakin derasnya (kemampuan) modal internasional mengikat erat perekonomian Indonesia makin tak terbendung terutama sejak pudarnya kejayaan era oil boom, kejatuhan harga minyak pada dekade 80-an, sehingga negara kehilangan pundi-pundinya untuk memberi sogokan ceceran ekonomi pada rakyat. Tak ada jalan lain bagi burjuasi Indonesia - yang pengecut dan tipis iman burjuisnya - kecuali mengemis kepada modal internasional melalui hutang luar negeri. Mentalitas pengemis, calo, korup ini bersesuaian dengan modal internasional yang sedang mengalami krisis ekonomi over produksi yang membutuhkan perluasan pasar. Bahkan sekutu ideologisnya (dalam Perang Dingin), rejim-rejim diktator di negeri-negeri terbelakang, harus dipreteli benteng proteksionisnya untuk menyambut kebijakan neo-liberalisme.

Namun, saat ini, seiring dengan krisis yang melumpuhkan perekonomian Indonesia, yang diawali oleh kejatuhan rupiah pada pertengahan tahun 1997, modal asing mendapatkan momentumnya di saat burjuis nasional yang sedang sekarat menghadapi krisis sehingga, tak ada jalan lain, lagi-lagi mengemis pada lembaga-lembaga keuangan internasional. Intervensi modal asing tak terbendung lagi, perangkap hutang dan ketergantungan seluruh sektor ekonomi modern telah membuahkan hasilnya. Burjuasi nasional tersungkur, dipaksa menyerah dengan menandatangani serangkaian Letter of Intents pasokkan IMF dan, sejak saat itulah, IMF menjadi Tuan ekonomi Indonesia. Tak ada satu pun burjuis nasional yang berani menentangnya, dari Suharto hingga Megawati.

Propaganda neoliberalisme mengklaim bahwa minimalisasi campur tangan negara dalam kehidupan perekonomian positif bagi perekonomian. Ini jelas-jelas mitos. Di Indonesia, borjuis yang sedang sekarat akibat krisis justru mengemis pada pemerintah guna mendapatkan subsidi (bahkan cenderung nasionalisasi) – termasuk hutang-hutang para bankir dan konglomerat kroni Orde Baru - yang, bahkan, telah menghabiskan uang rakyat lebih dari Rp. 650 triliun. Sedemikian lekatnya burjuis nasional memanfaatkan negara sampai-sampai mendapat privellege agar tak bisa dibangkrutkan oleh negara, berapa pun beratnya krisis yang mereka alami - jangan bandingkan dengan unit-unit ekonomi burjuis menengah dan kecil yang memang harus dibangkrutkan karena modal asing (atau, tepatnya, kapitalisme) tak memerlukannya. Jika pun tak dapat mempertahankan kepemilikan aset-asetnya -- karena diambil alih modal asing -- tetap saja (saat dibantu oleh birokrat sisa Orde Baru yang korup) mereka berhasil membawa lari uang BLBI dan menyembunyikan aset-asetnya ketika harus disita untuk membayar hutang. Tak ada tindakan hukum apapun terhadap mereka yang dilakukan oleh rejim Megawati-Hamzah. Dan tak ada pula jalan keluar yang ditawarkan rejim Megawati-Hamzah untuk keluar dari krisis neoliberal.

Akibat krisis yang dipicu oleh spekulasi mata uang - yang mengawali krisis Asia - di Indonesia, nilai rupiah merosot drastis sebesar 85% (antara Juli - Februari 1998, nilai rupiah sempat menyentuh angka Rp. 16.000 per 1 US dollar). Industri, walau berbahan baku impor, diarahkan untuk berorientasi ekspor - padahal mayoritas industri modern domestik, yang dimodali hutang luar negeri, gulung tikar dan atau diambil alih oleh modal internasional. Puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK, harga-harga barang melambunga lebih dari 100%, inflasi terjadi hingga 77,6% dari satu tahun sebelumnya. Dampak sosial paling mencolok adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, yang menurut Biro Pusat Statistik, berlipat menjadi hampir 80 juta orang. Bahkan bila menggunakan ukuran (standar internasional) Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), maka penduduk miskin (golongan yang berpendapatan dibawah 2 dollar US per hari) Indonesia berjumlah lebih dari 100 juta.

Indikator Kemiskinan Rakyat lainnya Sejak Krisis 1997

Pendapatan per kapita sebelum krisis adalah 1.000 US dollar. Kini tinggal 400 US dollar; Perkiraan dari ILO (tahun 2000) menunjukkan bahwa, di tahun 1998, dari total 30.490.000 tenaga kerja di berbagai sektor industri, 18%-nya atau sekitar 5.411.000-nya telah di-PHK; Center for Labor and Development Studies melaporkan bahwa total pengangguran resmi, pencari kerja dan setengah pengangguran di tahun 2001 telah mencapai angka 40,2 juta orang.
Menurut UNICEF, di Indonesia, pada tahun 1995, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran berjumlah 390 orang, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 500 orang; Menurut UNICEF, di Indonesia, pada tahun 1995, angka kematian bayi /1.000 kelahiran di Indonesia berjumlah 55 bayi, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 100 bayi; menurut UNICEF (1995), di Indonesia, angka kematian balita akibat kurang gizi per tahunnya berjumlah 174.000 balita, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 180.000 balita; menurut UNICEF (1995), di Indonesia, jumlah anak putus sekolah berjumlah 2,8 juta anak, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 8 juta anak; menurut Departemen Sosial (1995), jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 5,919 anak, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 6 juta orang.

Namun jejak krisis tak sekadar meninggalkan angka pengangguran dan merosotnya kesejahteraan rakyat, krisis telah mengakibatkan kebangkrutan/kehancuran modal yang luar biasa banyaknya. Pada tahun 1997, di awal krisis, 125 perusahaan tutup; di tahun 1998, sebanyak 816 perusahaan terpaksa gulung tikar; kemudian pada tahun 1999 (hingga akhir bulan Juni) 130 perusahaan gulung tikar. Kebanyakan perusahaan yang tak tahan terhadap goncangan krisis adalah perusahaan di sektor industri kemudian disusul sektor jasa. Data yang diperoleh dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM menunjukkan, sedikitnya 4 juta unit UKM menjadi tumbal krisis. (Suara Pembaruan, 28 Desember, 1999). Itulah keganjilan dari sistem yang bernama kapitalisme, kelimpahan produksi bukannya meningkatkan kemakmuran rakyat, tapi justru menyebabkan krisis - ekses supply.

Salah satu rekomendasi IMF untuk Indonesia sebagai syarat pemberian pinjaman yaitu LIBERALISASI PERDAGANGAN. Liberalisasi tersebut bertujuan membuka pasar Indonesia lebih luas lagi bagi produk impor – menghapus proteksi bagi barang-barang domestik – dan membuka liberalisasi investasi. Pada masa rezim Habibie, demi mendapatkan hutang dari IMF, pemerintah menjalankan sepenuhnya kemauan IMF, menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0%. Bahkan, dalam jangka panjang, berkomitmen akan menghapus seluruh bea masuk produk agro-industri.

Rejim kapitalis-boneka tersebut tak peduli dengan dampak sosialnya – kesengsaraan petani padi dan tebu karena harga beras dan gula jatuh. Jutaan petani sengsara, bahkan petani tebu harus merugi 2,1 juta/hektar pada tahun 1998-1999. Padahal industri gula menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 10 juta kepala keluarga kaum tani. Demikian pula petani yang memproduksi beras. Pemerintah Gus Dur pun setali tiga uang, hanya sedikit saja merevisi kebijakan tersebut – tarif bea masuk beras impor ditetapkan sebesar 30% dan gula impor sebesar 25% per 1 Januari 2000. Kebijakan yang tak banyak menolong karena harga beras dan gula impor tetap lebih murah. Sejak liberalisasi impor diterapkan, industri gula mengalami kehancuran. Sebagai perbandingan, pada tahun 1930an, Indonesia adalah eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Kini, Indonesia adalah importir terbesar gula setelah Rusia. Padahal banyak negeri lain, yang perekonomiannya lebih kuat pun masih mempertahankan bea masuk impor, misalnya AS [195%], beberapa negara di Eropa bahkan 240 %, Thailand 104 % (Tempo, 9 September 2001). Tentu saja menjadi semakin jelas motif dari kebijakan IMF tersebut bertujuan untuk mengakomodir kepentingan pemodal negeri-negeri maju yang membutuhkan pasar untuk produk-produk industri pertaniannya, terutama Kanada dan AS, juga Uni Eropa. Jadi liberalisasi pasar tersebut maknanya agar negara Dunia Ketiga secepatnya meliberalkan pasarnya, sementara negara maju tetap mengenakan proteksi (dengan tarif ataupun hambatan non tarif).

Penghapusan tarif impor beras dan gula hanyalah sebagian kecil dari paket liberalisasi perdagangan yang direkomendasikan oleh IMF. Pengurangan tarif produk kimia, besi/baja, impor kapal, produk kulit, aluminium, dan semen merupakan sektor-sektor sasaran berikutnya. Jadi, produk domestik yang berkualitas rendah – karena teknologi produksinya yang rendah – dipaksa bersaing dengan produk negeri-negeri maju yang produknya lebih murah dan berkualitas – karena teknologi produksinya yang tinggi. Di sisi lain, tak ada usaha pemerintah untuk mendorong pengembangan teknologi produksi dalam bidang pertanian, farmasi, baja, dan lain sebagainya.

Liberalisasi Investasi. Di bidang investasi, sebagai syarat pencairan hutang, IMF merekomendasikan kepada pemerintah untuk: menghapus batasan kepemilikan saham 49% bagi investor asing – kecuali perbankan – menghapus larangan investasi di sektor perkebunan dan dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, dan lain-lain). Modal internasional pun leluasa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta menggusur pasarpasar rakyat. Misalnya saja, saat ini bank-bank asing diperbolehkan membuka cabang-cabangnya, demikian juga super-market, di seluruh kota di Indonesia.

Privatisasi BUMN. Di bawah rejim Habibie, Gus Dur hingga Megawati, modal asing dengan alatnya IMF dan World Bank mendapatkan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan neoliberalisme. Dalam hal privatisasi BUMN-BUMN, untuk membenarkan tindakan tersebut, selalu diajukan alasan bahwa BUMN-BUMN tersebut selama ini menjadi sarang korupsi, dan pengelolaan oleh swasta akan lebih menguntungkan negara. Maka yang terjadi kemudian adalah puluhan BUMN dijual, atau sedang dalam proses penjualan:
Di tahun 2002 ini saja misalnya, dari sekitar 160 BUMN yang dimiliki pemerintah, 25 BUMN sedang dimakelari oleh rejim Megawati-Hamzah untuk diprivatisasi: PT Bank Mandiri, PT Bank BNI Tbk, PT BRI, PT Danareksa, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Yodya Karya, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Cipta Niaga, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Jakarta IHD, PT Wisma Nusantara Indonesia, PT Kertas Padalarang, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Blabak, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Indosement TP Tbk, PT Cambrics Primissima, PT Iglas, PT Intirub.
Tak terhitung lagi perusahaan yang semula bukan BUMN, tetapi karena tersangkut kredit macet dan BLBI, akhirnya disita dan dikelola oleh BPPN, yang kemudian dijual lagi kepada swasta seperti: PT. Astra, Bank BCA, dan lain-lainnya. Gilanya, privatisasi tersebut dilakukan setelah rakyat dipaksa untuk “menyehatkannya” - eufimisme dari mensubsidi - dengan BLBI dan obligasi rekapitalisasi senilai lebih dari Rp. 650 triliun.

Dampak swastanisasi BUMN tersebut bagi rakyat adalah pertama, mayoritas rakyat kehilangan jaminan untuk membeli komoditi dan jasa vital dengan harga murah. Selanjutnya, pembelian komoditi dan jasa tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, yang pasti, kenyataanya selalu lebih mahal. Padahal, jika kekuatan rakyat mampu melikuidasi pimpinan-pimpinan lama - sisa-sisa Orde Baru dan Kaum Reformis Gadungan, yang korup, yang masih bercokol kuat dalam BUMN-BUMN - dan melakukan kontrol politik yang ketat melalui Dewan-Dewan Buruh terhadap BUMN-BUMN tersebut, komoditi dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga lebih murah; kedua, dari pengalaman swastanisasi, pengelola yang baru (swasta) selalu melakukan kebijakan merasionalisasi (mem-PHK) buruh. Maka, adalah tepat jika buruh PT. Pelindo II Tanjung Priok, menolak rencana swastanisasi tersebut dengan melakukan pemogokan. Mereka tahu bahwa pengelola yang baru akan segera mengurangi 20% jumlah buruhnya (Kompas, 31 Mei, 2000). Hal yang sama juga dituntut oleh karyawan PAM Jaya, yang menolak swastanisasi. Demikian juga perlawanan buruh PT. Semen Padang, Semen Gresik, PT Indosat Tbk, PT BCA, Serikat Pekerja PLN dan lain-lain, berunjuk rasa menentang privatisasi.

Bahkan proyeksi IMF yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Indonesia menyebutkan: dalam jangka 10 tahun, proses swastanisasi seluruh BUMN - kecuali sebagian kecil BUMN - harus diselesaikan (Kompas, 25 Nopember, 1998). Kenapa IMF dalam LoI menganjurkan - lebih sering berupa tekanan - kepada pemerintah Indonesia (semenjak Soeharto hingga Megawati), swastanisasi BUMN dengan alasan bahwa untuk menutupi defisit anggaran? Tak lain tak bukan, untuk memenuhi kepentingan modal internasional; perluasan modal dan pasar mereka; serta terjaminnya pembayaran hutang luar negeri Indonesia.
Pertama, modal internasional berkepentingan untuk meluaskan lahan bagi investasi modal mereka. Apalagi, konsumen produk komoditi dan jasa BUMN-BUMN tersebut adalah mayoritas rakyat – potensi pasar yang sangat diincar oleh investor swasta. Kedua, dalam kondisi terdesak (kebutuhan dana segar, terutama), pemerintah Indonesia beserta birokrat-birokrat calonya yang korup, tak berdaya atas tekanan IMF untuk sesegera dan semurah mungkin menjual BUMN-BUMN serta perusahaan-perusahaan swasta yang sudah di tangan negara - kasus penjualan BCA belum lama ini, misalnya. (Dalam waktu yang singkat, PT. Astra Internasi-onal, dan PT. Bentoel berpindah milik ke tangan George Soros; PT. Semen Gresik ke CEMEX, PT. Indosement ke Heidelberg; BCA ke Farralon dan lainlain. Karena yang paling siap untuk membeli BUMN adalah modal internasional.) Ketiga, modal hasil swastanisasi BUMN digunakan untuk menjamin tersedianya anggaran pemerintah untuk membayar cicilan hutang luar negeri -- yang bodohnya: pemerintah dan intelektual tukangnya tak mau mengakui bahwa biar pun seluruh BUMN habis terjual tetap saja kita tak akan mampu melunasi hutang luar negeri. Lihat saja, pengeluaran negara untuk cicilan hutang luar negeri dari tahun ke tahun makin membesar. Menjadi jelas bahwa tingkat keuntungan (profit) yang dihasilkan dari BUMN akan mengalir ke pemodal swasta, ke kantong perusahaan-perusahaan internasional -- Multi-National Corporation (MNC) -- di negeri-negeri kapitalis maju.

Penghapusan Subsidi. Subsidi publik, yang merupakan hak rakyat, pun terus menerus dipangkas, bahkan beberapa subsidi dihapuskan (pupuk misalnya). Pengurangan subsidi tersebut berlangsung terus sejak menjelang kejatuhan Suharto hingga saat ini. Bahkan belum setahun rejim Mega-Hamzah berkuasa telah menaikkan harga BBM (sebanyak tiga kali), TDL, tarif transportasi, tarif telepon, biaya pendidikan, biaya pengobatan di rumah sakit-rumah sakit. Tak hanya BBM dan TDL yang mengalami pengurangan subsidi. Pada tahun 1999, subsidi pupuk sudah lebih dahulu dikurangi, yang dampaknya jelas menyengsarakan petani. Akibatnya di beberapa daerah petani mengamuk, lantaran tak mampu membeli pupuk. Bahkan di Blora, Jawa Tengah, petani beramai-ramai menjarah gudang pupuk milik KUD dan agen penyalur pupuk, atau memaksanya menjual dengan harga lama. Akibat pengurangan subsidi, harga pupuk melonjak hampir 100%.

Semua kebijakan di atas sebenarnya berhulu di dua kepentingan besar modal internasional. Pertama, bahwa sebelum modal asing masuk ke Indonesia, perekonomian Indonesia dan aset-aset yang akan dijual harus disehatkan terlebih dahulu, dan regulasi-regulasi yang menghambat modal internasional harus dihapuskan. Inilah sebabnya mengapa IMF menganjurkan program penjaminan dalam rekapitalisasi perbankan yang menelan dana hampir Rp. 650 triliun -- namun mereka bereaksi keras ketika subsidi BBM dan pupuk, yang nilainya jauh lebih kecil, mengalami penundaan dalam kebijakan pengurangan subsidi. Bahkan program rekapitalisasi diperluas tidak hanya kepada bank-bank, namun juga kepada perusahaan-perusahaan yang saat ini di-kelola oleh BPPN (baca: bail out hutang) untuk selanjutnya diwajibkan untuk dijual. Kedua, program penyehatan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi prioritas dana bagi pembayaran hutanghutang luar negeri. Sekalipun para kreditor, termasuk IMF dan World Bank tahu betul bahwa banyak hutang luar negeri tersebut yang dikorup oleh rejim Orde Baru -- hutang haram (semacam odious debt) yang seharusnya tak perlu dilunasi oleh rakyat.

Perangkap hutang luar negeri.

Namun, hak rakyat untuk menuntut penghapusan hutang luar negeri tersebut - ketika tak juga diajukan secara resmi, walau oleh rejim Megawati-Hamzah sekali pun - sudah dirampas lagi saat Anoop Singh, Direktur Perwakilan IMF Asia Pasifik, menanggapi penghapusan hutang bagi Indonesia dengan meminta kompensasi yang tak kalah merugikannya:
“Ketiga persyaratan yang harus dilakukan pemerintah untuk meminta penghapusan hutang adalah keadaan makro-ekonomi yang baik dan stabil, kebijakan fiskal yang mendukung, serta penjualan aset BPPN dan Privatisasi. Ketiganya harus ada, tidak bisa hanya satu saja. Bukan seperti menu yang dapat dipilih salah satu. Agar bisa mengurangi hutang di Indonesia, ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Ketiganya dalam satu waktu” (Kompas, 27 Agustus 2001).

Persoalan penyelesaian hutang luar negeri, yang hingga saat ini mendekati angka 155 milyar dollar -lebih dari setengahnya adalah hutang pemerintah- sangat membebani perekonomian Indonesia. Apalagi, dari tahun ke tahun, ketergantungan terhadap hutang luar negeri semakin meningkat. Dengan jumlah hutang sebesar itu, maka Indonesia saat ini berada dalam kondisi Fischer Paradox -kondisi dimana nilai pinjaman baru lebih kecil daripada nilai cicilan hutang, dan bunga yang harus dibayar untuk hutang-hutang lama lebih besar jumlahnya untuk tahun yang sama. Dus, hutang luar negeri semakin membebani APBN. Resiko tak terbayarnya hutang luar negeri bukan lah sebuah akibat yang tak bisa diprediksikan sejak awal - jadi, kreditur pun juga harus memikul resiko tersebut. Pakar-pakar IMF dan World Bank mustahil tak mengerti bagaimana korupnya Rejim Orde Baru (misalnya mega-korupsi Pertamina sudah terjadi pada pertengahan 1970-an), tapi mereka menutup mata dan terus mengucurkan pinjaman. Oleh karena itu beban pembayaran hutang luar negeri tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat dan tuntutan penghapusan hutang luar negeri adalah sudah selayaknya, syah.

Jumlah Cicilan Hutang Luar Negeri dan Dalam Negeri (pokok plus bunga)

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Dalam Negeri	Luar Negeri	Total
2001	63,09	48,55	111,64
2002	74,93	108,49	183,42
2003	-	-	154,71
2004			174,02

Sumber: Kompas, 21 Agustus 2001

Bahkan, lebih jauh lagi, sebagai kreditur, lembaga-lembaga keuangan internasional sudah banyak mengeruk keuntungan dari pinjaman-pinjaman tersebut, baik dalam bentuk bunga hutang, pemakaian jasa konsultan proyek dan belanja proyek, tender proyek yang diberikan kepada perusahaan dari negeri kreditur, dan konsesi-konsesi ekonomi yang selalu menyertai pinjaman-pinjaman tersebut.

Neoliberalisme mengancam demokrasi. Dampak negatif lainnya dari kebijakan neoliberalisme ini adalah: modal internasional hanya mendukung demokrasi sepanjang menguntungkan eksploitasi. Inilah mengapa negeri-negeri kaum pemodal besar, terutama AS, menyokong dan mensponsori kediktatoran militer dimana-mana pada era Perang Dingin. Tetapi apakah kebijakan menyokong militerisme tersebut telah berhenti? Ternyata tidak. Junta Militer di Myanmar maupun Musharaf di Pakistan tetap mendapat dukungan modal internasional. Propaganda demokrasi Amerika – yang akan tetap mengembargo persenjataan dan bantuan lainnya terhadap TNI atas pelanggaran HAM (paska Jajak Pendapat di Timor-Timor 1999) dan tuntutan agar para perwira militer yang terlibat diadilipun pelan-pelan meredup – bahkan mulai menawarkan normalisasi kerja sama militer dengan TNI. Demikian pula sepak terjang PT. Freeport di Papua dan EXXON MOBIL di Aceh, tak sekadar mengeruk keuntungan dari eksploitasi gila-gilaan terhadap sumber daya alam namun, bersama sekutu domestiknya (borjuasi sipil dan bersenjata), ikut berperan membiayai operasi pelanggaran HAM di kedua daerah tersebut. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, tindakan tersebut jelas merupakan kompromi yang terang-terangan terhadap militer.

Hal tersebut menggambarkan bahwa modal internasional hanya menghendaki demokrasi di Indonesia sepanjang tak mengganggu kepentingan akumulasi modalnya; namun, bila keluar dari batasbatas tersebut, rakyat menghadapi militer Indonesia yang telah dilatih oleh seperti, terutama, Amerika, dan juga Jerman, Inggris dan Australia. Persis seperti gambaran neoliberalisme yang dinyatakan tokoh penganjurnya yang terkemuka, Hayek, ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, “Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama mungkinnya dengan demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tak punya liberalisme.”

Bersambung Bagian III :
Situasi Sosial
di Negeri-negeri Dunia Ketiga

FOKUS MEDIA

2006-02-05T00:00:00.000+07:00

PERLAWANAN DARI BATANG

Subur Tjahjono

Konflik Tanah Tak Berkesudahan

Sumitro (60), petani penggarap jagung di kawasan Brontok, Batang, Jawa Tengah, resah. Penyebabnya adalah terbitnya surat berkop PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Siluwok/Subah, 24 Desember 2005, yang ditandatangani Sinder Kebun Afdeling Kemiri, Suparno. Isinya, pemberitahuan izin penanaman areal tumpang sari.

Surat yang dibagikan kepada 141 keluarga petani penggarap itu antara lain menyebutkan, “... perusahaan mengizinkan kembali areal tumpang sari ditanami tanaman semusim seperti jagung, kedelai, atau kacang, dua musim tanam akan datang yang selesai sampai dengan akhir Juni 2006. Kemudian pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan dengan tidak memungut bagi hasil.”

Artinya, setelah Juni 2006, para petani penggarap tidak boleh lagi menggarap lahan yang diklaim milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX itu. Para petani tersebut menafsirkan surat itu sebagai “pengusiran” mereka dari lahan garapannya.

Padahal, Sumitro dan para petani lain sudah 17 tahun atau sejak tahun 1989 menggarap di lahan yang diusahakan oleh PTPN IX. Mereka berpegang pada surat perjanjian tumpangsari yang selalu diperbarui dengan Sinder Afdeling PTPN IX.

Terakhir adalah surat Nomor 054/KMR/ TS/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang ditandatangani Sinder Afdeling Sumardi dengan mengetahui Kepala Desa Supa’at.

“Setiap panen, PTPN menerima seperlima bagi hasil. Tapi tak ada tanda terimanya,” ujar Nurhasan (33), petani Brontok lainnya. Januari 2005, surat serupa dikeluarkan PTPN IX dengan alasan yang sama. Para petani penggarap ini berkumpul untuk membicarakan pengusiran ini karena itu berarti mata pencaharian mereka akan hilang.

Warga yang tinggal di kawasan hutan jati Alas Roban ini memang bisa mencari nafkah dengan mencari sisa-sisa kayu di hutan. “Tetapi saya sudah tua, tidak sanggup lagi,” ujar Sumitro yang beranak empat. Kalaupun mampu, seperti yang dilakukan petani yang lebih muda, mereka akan berhadapan dengan petugas PTPN karena hanya ada satu akses jalan dari desa mereka, yakni Desa Kuripan, Kecamatan Subah, menuju pasar terdekat, yakni Pasar Subah.

Tahun lalu, sekitar Januari 2005, surat serupa pernah diterima petani. Begitu menerima surat, mereka lalu berkumpul untuk mencari jalan keluar.

Di antara mereka ada yang mendengar bahwa di Batang sudah terbentuk organisasi payung petani bernama Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP).

Para petani Brontok lalu membentuk Paguyuban Petani Brontok Sejahtera (P2BS) dan bergabung dengan FP2NBP.

FP2NBP sendiri yang awalnya terdiri atas empat organisasi pada tahun 1998 kini telah berkembang menjadi 20 organisasi. FP2NBP menjadi bagian dari Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) yang berpusat di Semarang.

Dengan organisasi P2BS ini mereka mendatangi DPRD Batang sekitar April 2005. Mereka diterima Komisi A DPRD Batang yang diketuai Zainuddin dari Fraksi PDI-P. DPRD lalu memfasilitasi pertemuan antara FP2NBP, Dinas Perkebunan, dan Badan Pertanahan Nasional Batang. Hasilnya cukup ampuh, mereka diperbolehkan menggarap tanah sampai keluarnya surat kedua, 24 Desember 2005.

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Konflik pertanahan antara petani penggarap dan PTPN IX ini hanya salah satu dari puluhan kasus konflik tanah di Batang yang membentang dari daerah sejuk di PT Perkebunan Teh Pagilaran hingga ke pinggir pantai utara Batang di Brontok.

Konflik itu biasanya terjadi antara petani penggarap dengan penyewa tanah negara perkebunan dan kehutanan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah yang umumnya memegang hak guna usaha (HGU).

Menurut catatan Ortaja, konflik tanah yang terjadi di antaranya adalah antara petani dengan PT Pagilaran, PT Segayung, PT Simbangjati Bahagia, PTPN IX, PT Zanzibar, dan PT Perhutani.

Gerakan ini dimulai ketika Soeharto jatuh Mei 1998. Petani mulai melakukan gerakan merebut kembali tanah-tanah tersebut (reclaiming). Salah satu yang cukup besar adalah perebutan kembali tanah HGU yang dikelola PT Perkebunan Teh Pagilaran yang dimiliki Universitas Gadjah Mada.

Selain karena kekecewaan tidak mendapatkan hak atas tanah, jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 yang diumumkan televisi secara langsung telah membuat perubahan struktur kesempatan politik hanya dalam semalam. Keterlibatan aktor eksternal, seperti pengacara independen Handoko Wibowo, Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Pekalongan, juga ikut membantu munculnya gerakan petani di Batang ini.

“Kami takut bersuara pada zaman Soeharto. Terus terang kami bergerak setelah Soeharto jatuh,” ujar Handoko Wibowo.

Salah satu kasus yang membekas di ingatan Handoko dan warga adalah kasus konflik PT Perkebunan Teh Pagilaran. Kuat Slamet (25), Surono (33), dan Rolihin (40), warga Dukuh Pagilaran, itu masih ingat sampai sekarang kejadian 11 Juli 2000 ketika para penduduk ditangkapi polisi setelah menduduki tanah PT Pagilaran itu.

Warga berhamburan melarikan diri untuk mengungsi, di antaranya ke rumah Handoko Wibowo, pengacara yang mendampingi mereka, yang berjarak 10 kilometer.

Sebanyak 21 orang ditahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Batang. Mereka divonis bersalah antara tujuh bulan hingga 18 bulan penjara.

Akan tetapi, itu tak menyurutkan warga untuk menuntut hak atas tanah di areal PT Pagilaran tersebut. Terlebih lagi HGU PT Pagilaran ini akan habis tahun 2008 sehingga para warga yang bergabung dalam Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK) itu akan berjuang menuntut hak atas tanah itu. “Saya tak takut lagi dipenjara,” ujar Kuat Slamet.

Taktik utama para petani itu, selain menduduki tanah, adalah menggelar unjuk rasa dan bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan DPRD. Untuk memperjuangkan pemilikan tanah itu, berbagai unjuk rasa, baik di Semarang, Pekalongan, Batang, bahkan hingga Yogyakarta, telah digelar FP2NBP.

Namun, tampaknya tak terlalu banyak hasil yang diperoleh. Hanya ada satu kasus di mana warga akhirnya mendapatkan sertifikat, yakni kasus petani yang tergabung dengan Petani Kebumen dan Simbang (Kembang Tani) dengan PT Ambarawa Maju. Selebihnya belum berhasil.

Oleh karena itu, sekarang FP2NBP dan Handoko Wibowo memikirkan cara baru untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah. Tidak lagi berunjuk rasa, tetapi sekarang beralih menjadi gerakan politik yang terbukti berhasil menunda pengusiran petani Brontok melalui mediasi DPRD Batang. Kasus Brontok itu membuka mata FP2NBP bahwa ternyata jalur politik cukup signifikan untuk mencapai tujuan.

DARI GERAKAN SOSIAL KE POLITIK

Rapat Selasa (24/1) siang di rumah pengacara Handoko Wibowo di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, itu tampak hidup.

Ketika semua orang berebutan berbicara dalam rapat yang diikuti 20-an orang itu, Mbah Mardjukan (77) berdiri. “Mari kita belajar berdemokrasi, tetapi jangan liberalis. Sini ngomong sana ngomong!” ujar petani yang pernah 15 tahun di Pulau Buru sejak tahun 1965 karena dituduh terlibat Barisan Tani Indonesia itu.

Peserta rapat itu adalah para pengurus Forum Paguyuban Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP) yang dipimpin Sugandi, Handoko Wibowo, dan mahasiswa pendamping petani. FP2NBP adalah organisasi payung bagi 20 organisasi petani dan nelayan di Batang dan Pekalongan yang sedang berkonflik tanah. Mereka sedang menyiapkan Rapat Kerja (Raker) FP2NBP yang rencananya digelar 25-26 Februari 2006.

Raker ini terutama bertujuan mencari masukan tentang pemilihan umum raya FP2NBP yang beranggotakan 20.000-an keluarga. Mereka akan mencari wakil-wakil yang akan berjuang dalam pemilihan kepala desa tahun 2007 dan pemilihan umum 2009, khususnya untuk DPRD Batang. Raker juga membahas penyikapan FP2NBP atas pelaksanaan pemilihan Bupati Batang 10 Desember 2006.

Dalam rapat dua jam itu mereka memperdebatkan perlunya FP2NBP mempunyai wakil di pemerintahan desa dan DPRD Batang karena dua lembaga ini penting untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka yang sudah dilakukan sejak tahun 1998.

Jabatan kepala desa penting karena dia yang menandatangani persetujuan atas perpanjangan atau pemutusan hak guna usaha (HGU). DPRD penting karena pengaruh politiknya terhadap kebijakan Bupati Batang. “Bagaimana kalau ada tuduhan OT,” ujar Sugandi. OT adalah singkatan organisasi terlarang, seperti Partai Komunis Indonesia dan onderbouw-nya.

Mbah Dulkamid segera menyahut, “Semua warga punya hak dipilih dan memilih. Ketentuan di UU Pemilu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi.”

Handoko Wibowo mengharapkan agar Raker FP2NBP itu benar-benar diikuti seluruh anggota organisasi dan semua orang berhak berbicara. “Ojo koyo rapat partai, sing teko mung ketua, sekretaris, karo bendahara. Dadi keputusane mung otake wong-wong iku wae (Jangan seperti rapat partai, yang datang cuma ketua, sekretaris sama bendahara. Jadi keputusannya cuma otaknya orang-orang itu),” ujar Handoko. “Wis ojo ditiru (Sudah jangan ditiru),” ungkap Mbah Mardjukan.

DEMOKRASI TINGKAT LOKAL

Suasana demokratis yang cukup mengejutkan untuk tingkat desa ini berlanjut dalam sosialisasi hasil rapat malamnya di rumah Mbah Waryoso di Desa Sembojo, Kecamatan Bandar, 10 kilometer dari rumah Handoko. Walaupun hujan turun, rumah Waryoso tetap disesaki warga.

Ketika peserta sosialisasi enggan bertanya soal materi sosialisasi, kembali Mbah Mardjukan memberi motivasi. “Mbok belajar ngomong, lebih-lebih anggota,” katanya.

Sosialisasi hasil rapat itu juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Batang Jakub Widodo yang berjanji membantu pendidikan pemilih di lingkungan petani Batang itu. “Supaya pilkades itu tidak ujug-ujug dan tidak terjadi politik uang,” kata Jakub.

Jakub memberi contoh Bupati Batang yang gaji resminya Rp 6 juta-Rp 7 juta dan ditambah dana lain-lain, berarti penghasilannya Rp 50 juta per bulan. Artinya, dalam lima tahun Bupati Batang mendapat Rp 3 miliar.

Akan tetapi, untuk kampanye di Batang yang pemilihnya sekitar 500.000, paling tidak calon Bupati Batang harus mengeluarkan Rp 2,5 miliar untuk membuat kaus seharga Rp 10.000 bagi 250.000 orang saja. Belum lagi biaya untuk saksi-saksi di 1.000 tempat pemungutan suara. Biaya kampanyenya bisa lebih dari Rp 3 miliar. “Masak jadi bupati malah tekor,” ujar dosen Universitas Pekalongan itu.

Salah satu yang diperdebatkan dalam sosialisasi itu adalah bagaimana kalau ada dua calon kepala desa dari FP2NBP, seperti ditanyakan Kasbullah. “Itu masalah kedudukan. Kalau banyak yang nyalon, malah terjadi perpecahan,” ujarnya.

Disepakati masalah-masalah seperti ini dibicarakan lebih dalam di Raker FP2NBP mendatang.

Handoko yang mendampingi petani Batang sejak 1998 itu yakin dapat menggolkan calon kepala desa untuk lima desa di Kecamatan Bandar. Beberapa calon sudah disiapkan, minimal berpendidikan sekolah menengah pertama, seperti Daryono untuk pilkades Sembojo, Bandar.

Daryono yang pernah menjadi calon dalam pilkades 1998 itu optimistis bisa menang karena 80 persen warga desa itu anggota Paguyuban Petani Sido Dadi (P2SD) yang bersengketa tanah dengan PT Segayung. “Kalau terpilih jadi kepala desa, saya tidak akan menandatangani perpanjangan HGU PT Segayung,” ujarnya.

BARU DISADARI

Perubahan cara perjuangan dari gerakan sosial menjadi gerakan politik ini memang baru disadari sekarang setelah perjuangan panjang sejak tahun 1998. “Kami baru sadar ternyata kami selama ini dibuat mainan saja,” ujar Handoko Wibowo.

Surono (33), warga Dukuh Pagilaran, yang dikader menjadi calon anggota DPRD Batang, merasa heran mengapa setiap upaya perjuangan Forum Masyarakat Gunung Kamulyan (FMGK) selalu dipingpong, baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Batang.

Padahal, rumah sederhananya yang berada di kompleks PT Perkebunan Teh Pagilaran itu menjelang kampanye tahun 2004 sering didatangi aktivis partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahkan juga Partai Keadilan Sejahtera.

“Tetapi kalau sudah disodori kasus tanah ini mereka selalu menghindar,” ujar alumnus IKIP Yogyakarta itu. Kecamatan Bandar itu adalah basis PDI-P karena sejak dulu juga menjadi basis Partai Nasional Indonesia. Seorang warga Desa Kalisari, Rolihin, melukiskan, “Di sini basis PDI-P sudah sejak zaman Umar bin Khattab.”

Para petani Batang itu sebetulnya punya seorang kader di DPRD Batang, yaitu Ithour Fattah, yang bekas Ketua Kembang Tani, yang menjadi anggota Fraksi PDI-P.

Namun, Handoko menyebutnya sebagai “produk gagal” karena tidak pernah berusaha memperjuangkan petani. Padahal, Kembang Tani berhasil memperoleh sertifikasi dari hasil perjuangannya tahun 2003.

Karena itu, tak ada jalan lain bagi para petani untuk memperjuangkan nasib mereka, kecuali masuk dalam proses politik. Namun, persoalannya tidak selesai.

Setelah berhasil menyelenggarakan pemilu raya untuk calon DPRD tahun 2008, misalnya, akan dititipkan di partai mana calon-calon anggota DPRD dari FP2NBP itu?

Handoko Wibowo berharap paket UU bidang politik direvisi sehingga membuka peluang bagi calon independen dan pembentukan partai lokal. Kalau itu tidak dimungkinkan” “Kami akan mengudeta partai gurem. Atau dengan sangat terpaksa, saya yakin kami akan dilamar partai politik,” ujarnya.

Sebuah cita-cita yang mungkin tampak mustahil, tetapi sedang diupayakan terwujud. Proses demokratisasi di tingkat lokal dengan penguatan representasi tengah berjalan di Batang.

Sumber: Kompas, 3-4 Februari 2006

Habitus Baru

2006-02-02T23:38:00.000+07:00

PIERRE BOURDIEU DAN KONSEP HABITUS BARU

Oleh : Ignas Kleden

Bourdieu dikenal pertama-tama sebagai seorang sosiolog yang mencoba menyelesaikan ketegangan yang ada dalam marxisme ortodoks antara basis dan superstruktur atau antara ekonomi dan kebudayaan. Dalam pandangan Bourdieu ilmu ekonomi selama ini membatasi dirinya hanya pada produksi serta pertukaran barang dan jasa. Di lain pihak kebudayaan hanya berurusan dengan nilai-nilai. Menurut Bourdieu pandangan itu harus diubah secara radikal, karena produksi dan pertukaran terjadi bukan hanya pada barang dan jasa tetapi juga pada bidang kebudayaan dan bidang sosial.

Konsepnya tentang modal atau kapital sudah menunjukkan hal ini. Bourdieu membedakan berbagai macam kapital.

Modal ekonomi berupa segala sesuatu yang dengan mudah dapat dikonversikan menjadi uang;

Modal kultural berupa penguasaan informasi dalam segala bentuknya;

Modal sosial berupa semua sumberdaya yang didasarkan pada hubungan sosial dan keanggotaan dalam suatu kelompok;

Modal simbolik yaitu status yang diberikan kepada setiap modal tersebut apabila telah mendapat pengakuan dan penerimaan oleh publik

Dengan demikian dalam suatu masyarakat kapitalis yang sangat menghargai uang maka orang yang bermodal mempunyai keuntungan simbolik (symbolic profit) yang tinggi. Sebaliknya di kalangan para aktifis LSM seorang yang mempunyai modal sosial mendapatkan keuntungan simbolik yang lebih banyak, karena yang dibutuhkan dalam kalangan ini adalah jaringan (networking) yang luas. Atau dalam kalangan akademisi atau inteligens orang yang mempunyai banyak pengetahuan atau informasi dianggap memiliki keuntungan simbolik yang tinggi.

Dengan demikian segala kategori yang ada dalam ekonomi berlaku juga dalam bidang kebudayaan dan bidang sosial. Jadi ada pasar budaya (cultural market) dan pasar sosial (social market) yang dinamikanya tidak banyak berbeda dari pasar barang dan jasa. Demikian pun produksi dan pertukaran tidak hanya berlaku pada barang dan jasa tetapi juga dalam kebudayaan dan bidang sosial. Jadi ada pertukaran budaya (cultural exchange) dan ada pertukaran sosial (social exchange) dan ada pula pertukaran sosial dan produksi sosial. Bab pertama dari sebuah bukunya diberi judul "The Field of Cultural Production or: The Economic World Reversed".

Dalam ekonomi sebagaimana yang digagas oleh Bourdieu market atau field memainkan peranan yang amat penting. Karena suatu market atau field adalah suatu ruang terstruktur yang memuat di dalamnya berbagai posisi, di mana posisi-posisi itu dan interelasinya ditentukan oleh distribusi berbagai kapital. Tingkah laku seseorang atau sekelompok orang merupakan hasil hubungan saling pengaruh di antara field atau market dengan habitus. Karena itu juga suatu field selalu menjadi medan untuk persaingan. Tanggapan dan sikap terhadap persaingan itu sangat tergantung pada habitus seseorang.

Pengertian habitus sendiri sebagaimana digagaskan oleh Bourdieu penuh dengan sofistikasi dan distingsi, dan tidak selalu dapat disederhanakan dengan mudah. Untuk memudahkan uraian sebaiknya dikutip konsep Bourdieu sendiri. Habitus adalah :

systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and reperesentations that can be objectively adapted to their outcomes without presposing a concious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them. Objectively 'regulated' and 'regular' without being in any way the product of obedience to rules, they can be collectively orchestrated without being the product of the organizing action of a conductor.

Habitus adalah sistim atau perangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang kali (inculcation).

Dia lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial di mana dia diproduksikan (structured structures).

akan tetapi disposisi yang terstuktur ini sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi dan tindakan seseorang dan karena itu menjadi structuring structures.

sekalipun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat transposable.

habitus bersifat pra-sadar (preconscious) karena ia tidak merupakan hasil dari refleksi atau pertimbangan rasional. Dia lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tidak dikehendaki dengan sengaja, tetapi juga bukanlah suatu gerakan mekanistis yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali.

bersifat teratur dan berpola tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu. Habitus tidak merupakan a state of mind tetapi a state of body dan menjadi the site of incorporated history.

habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu tetapi tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut dan juga tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya

Pertanyaan yang menarik adalah apa bedanya habitus dengan apa yang sebelum Bourdieu dikenal sebagai pola-pola budaya (cultural patterns)?

Perbedaan utama ialah bahwa dalam pandangan antropologi budaya, kebudayaan sudah diterima sebagai given sedangkan dalam habitus sangat ditekankan proses pementukannya melalui latihan berulang kali (inculcation). Demikian pula kebudayaan selalu mengandung nilai yang normatif, sedangkan habitus lebih merupakan kecenderungan dalam badan kepada untuk melakukan persepsi dan tindakan tertentu, tanpa kaitan langsung dengan norma-norma yang disadari, tetapi juga bukan suatu tindakan mekanis tanpa latar belakang sejarah sama sekali.

PERTIMBANGAN KRITIS TENTANG KONSEP HABITUS

Kalau habitus hendak diterapkan dalam kehidupan rohani, maka gagasan ini menawarkan beberapa keunggulan sekaligus keterbatasannya. Beberapa segi keunggulannya adalah:

habitus terbentuk melalui latihan terus menerus dan terbentuk dalam konteks sosial yang konkrit yang dalam kasus kita berarti terbentuk dalam umat basis yang menjadi lingkungan yang terdekat

habitus menolak sikap yang mekanistis, jadi harus ada suatu latar belakang sejarah dan pendidikan yang menjadi dasarnya;

habitus menunjuk suatu tingkat internalisasi yang sangat mendalam karena ia merupakan sejarah yang sudah membadan (embodied history), jadi sangat cocok dengan konsep inkarnasi dalam teologi Kristen;

dia juga transposable yaitu dapat dialihtempatkan, jadi kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan rohani seseorang dapat ditransfer juga ke kehidupan sosial, tanpa rujukan langsung ke norma-norma keagamaan yang menjadi dasarnya; sifat ini sesuai dengan sekularisasi iman ke dalam bidang-bidang sosial politik atau bidang pendidikan misalnya.

demikian pula habitus bersifat generative yang berarti kebiasaan yang sudah terbentuk tidak bersifat statis tetapi cenderung menghasilkan persepsi dan tindakan-tindakan tertentu.

Sekalipun demikian keunggulan sifat-sifat habitus ini juga akan menyebabkan keterbatasannya dalam penerapan. Salah satu kelemahan habitus yang pokok pada hemat saya ialah bahwa ia tidak bersifat reflektif (sekalipun juga tidak mekanis), sementara kehidupan rohani menuntut refleksi terus menerus dengan rujukan yang sadar kepada nilai-nilai dan motivasi yang melandasi suatu tindakan. Kekurangan ini dapat diatas kalau momen refleksi itu kembali dimasukkan ke dalam habitus, agar supaya persepsi dan praktek yang didorong oleh habitus dapat memperoleh maknanya kembali.

SUMBER:

KUMPULAN MAKALAH

DAN BACAAN PELENGKAP

SAGKI 2005

Habitus Baru

2006-01-10T22:55:00.000+07:00

HABITUS (BARU)

Oleh Al. Andang L. Binawan

Habitus dalam arti tertentu memang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ‘kebiasaan’, setelah habitus diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi habit. Hanya saja, dalam konteks Nota Pastoral Sidang KWI, November 2004, (“Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa, Keadilan Sosial Bagi Semua: Pendekatan Sosio-Budaya”), habitus dimaknai sebagai “gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok” (NP butir 10).

Selanjutnya, dalam catatan kaki no.1 Nota Pastoral itu, dengan mengacu pada pendekatan psikologi menurut Dr. Hubertus Kasan Hidayat, DSJ dalam bukunya Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa, Catatan Kuliah Ilmu Kedokteran Jiwa (Jakarta 1996, hal.1) diterangkan lebih lanjut bahwa “Kadang-kadang kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi watak. Sementara itu kata watak juga menterjemahkan kata karakter yang berarti keseluruhan keadaan dan cara bertindak terhadap suatu rangsangan. Watak terus berkembang dalam masa kehidupan seseorang. Watak berkaitan erat dengan fungsi saraf pusat. Watak juga dipengaruhi oleh faktor eksogen, seperti lingkungan, pengalaman dan pendidikan”.

Baik dicatat juga bahwa yang dimaksud ‘insting’ bukanlah insting dalam arti naluri yang sudah tertanam dalam diri manusia dan tak bisa diubah. Insting yang dimaksud disini adalah kemampuan bereaksi yang kurang-lebih spontan dari manusia, terhadap suatu masalah, yang akan menjelma dalam seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan (yang diharapkan menjadi ‘kebiasaan’) ini dikatakan sebagai “cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok”. Karena bukan sesuatu yang tetap, gugus insting ini bisa diubah dan dibentuk melalui suatu proses yang relatif panjang.

Kata ‘gugus’ menunjukkan adanya kesatuan dari beberapa elemen pembentuknya, yang diandaikan saling terkait dengan erat dan saling dukung, serta ada konsistensi di dalamnya. Elemen-elemen itu antara lain “sikap dasar terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap manusia, terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, terhadap dunia bisnis, terhadap perempuan, terhadap alam/lingkungan hidup, dan sebagainya. Masing-masing elemen sikap itu ada dalam diri manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, dan akan menjadi habitus bila saling terkait dan tidak saling kontradiktif atau saling meniadakan, lalu mendasari cara bereaksi terhadap masalah yang dihadapi, baik secara emotif (rasaperasaan) maupun secara kognitif (pemahaman) dan motoris (tindakan).

Habitus ini punya kaitan timbal-balik dengan keadaban publik. Pertama-tama, perhatian terhadap keadaban publik menjadi salah satu elemen dasar habitus yang mau dibentuk. Maka, kalau dikatakan bahwa “keadaban publik harus menjadi habitus baru bangsa ini”, hal itu berarti bahwa keadaban publik, yang selama ini ditengarai kurang menjadi perhatian bersama, secara sadar perlu dimasukkan dalam habitus baru. Dengan kata lain, dalam habitus lama keadaban publik dilupakan (misalnya karena masing-masing poros hanya memperhatikan dirinya sendiri), maka dalam habitus baru keadaban publik dijadikan inti dan sekaligus cakrawala habitus baru. Di situ pun menjadi jelas bahwa upaya untuk mewujudkan keadaban publik baru itu pun pada gilirannya akan makin membentuk habitus itu.

Keadaban publik sering diartikan sebagai keseimbangan relasi antara ketiga poros dalam kehidupan masyarakat: poros masyarakat warga, poros pasar dan poros badan publik. Ketiga poros ini masing-masing mempunyai cara pikirnya, juga kepentingannya sendiri, tetapi tidak berarti tidak bisa dipertemukan. Dari sini cukup jelas bahwa yang perlu dimasukkan sebagai elemen dasar habitus baru adalah kepentingan bersama atau kebersamaan hidup sebagai masyarakat itu, bukan sekedar kepentingan sesama yang bersifat individual.

Kata habitus ini mempunyai unsur paradigma. Artinya, pengertian tentang makna paradigma tercakup juga dalam kata habitus. Bedanya, jika paradigma lebih bermakna kognitif, habitus lebih dalam dari sekedar pemahaman. Habitus mencakup kedalaman sikap hidup. Dalam hal inilah, ajaran iman kristiani bisa membentuk habitus yang baru dalam masyarakat, dimulai dari para penganutnya. Ajaran kristiani menyediakan beberapa ‘nilai’ yang bisa dijadikan elemen habitus baru itu.

Sebagai contoh, sumber nilai kristiani yang bisa dijadikan elemen habitus baru adalah Sabda Bahagia dan Khotbah di Bukit (Mat.5-7). Dikatakan disitu, dimana ada nafsu untuk memiliki dan ketakutan untuk memberi serta berkorban, Yesus menyerukan semangat kemiskinan di hadapan Allah. Dimana ada kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dan kekuatan apabila hak-hak dilanggar. Yesus menawarkan kelembutan dalam perjuangan dan pengharapan pada Allah yang memperhatikan jeritan penderitaan orang-orang lemah. Dimana ada ketakutan menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang, Yesus menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak takut dicela dan dianiaya dalam memperjuangkan kebenaran. (bdk. Mat 5:3-5, 10-12). Dimana agama dilaksanakan secara lahiriah dan setengah-setengah, Yesus menantang kita untuk mengembangkan komitmen iman yang radikal (bdk. Mat 5:17-48).

Ada banyak contoh lain. Misalnya, ketika masyarakat lebih berpihak pada yang kuat dan yang menang, ajaran kristiani menganjurkan untuk mulai dari yang kecil-lemah dan tersingkir. Ketika masyarakat banyak mengiring warganya menyembah uang, ajaran kristiani mewartakan Allah yang solider dan Maharahim, yang tidak memakai uang sebagai alat ukur dan mengingatkan adanya dimensi sosial pada harta/uang. Pun, ketika masyarakat membiarkan prinsip tujuan menghalalkan cara supaya tujuan dicapai dengan gampang dan cepat, ajaran kristiani mendorong untuk mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dalam budaya damai, dialog, kerjasama, musyawarah dan saling hormat, yang notabene memerlukan proses yang panjang tidak gampang.

Contoh lebih konkret juga diusahakan oleh Gereja Katolik Indonesia. Pada tahun lalu, sebulan setelah dikeluarkannya Nota Pastoral KWI 2004, para uskup Indonesia juga mengeluarkan sebuah surat gembala berjudul “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah”. Yang mau diusahakan adalah habitus baru terhadap kepentingan bersama antara laki-laki dan perempuan. Secara ringkas, yang mau dikatakan adalah bahwa perempuan itu sederajat dengan laki-laki, sehingga tidak bisa dijadikan sarana atau harta begitu saja. Inilah habitus baru, yang dikontraskan dengan habitus lama yang melihat perempuan sebagai warga kelas dua atau bahkan banya dipandang sebagai pelengkap laki-laki.

Nilai-nilai kristiani (seperti antara lain disebut di atas) itulah yang kiranya perlu ‘di-dialog-kan’ dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan ketiga porosnya. Perlu diingat bahwa pada dasarnya setiap poros mempunyai cara berpikirnya (dan juga kepentingannya) sendiri, yang belum tentu sesuai dengan nilai kristiani meski mungkin tidak berarti bertentangan sama sekali. Dialog nilai inilah yang diharapkan menjadi nilai yang mendasari keadaban publik baru dan pada gilirannya diupayakan menjadi habitus yang baru.

Dari situ tampak jelas bahwa yang tidak kalah penting dicatat adalah pentingnya syarat pertobatan: dari habitus lama untuk membentuk habitus baru. Bertobat berarti mengubah sikap dan hati, menentukan arah dasar hidup serta menata ujung mentalitas. Proses pertobatan membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dengan pengertian seperti ini Gereja dapat membawa reformasi rohani yang amat diperlukan untuk berhasilnya reformasi nilai dan selanjutnya reformasi politik. Dalam situasi ideal, Gereja dapat memelopori reformasi rohani sedangkan budaya mendorong reformasi nilai. Sementara itu warga negara membangun reformasi politik.

Benar, jelas bukan perkara gampang, tetapi jelas menjadi perintah Tuhan agar kita membangun kerajaanNya di dunia, yaitu “kerajaan yang berpedoman kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahan keadilan, cinta kasih dan damai” (Prefasi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Patoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini, no.39). Tantangan memang besar, dan bisa membuat gamang, tetapi kita melandaskan harapan dan perjuangan kita pada keyakinan iman yang teguh bahwa “Ia yang memulai perkerjaan yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus” (Flp.1:6).